Palangka Raya (ANTARA) - Akademisi Universitas Palangka Raya (UPR) Hendrik Segah, mengatakan, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) diperlukan untuk mengurangi beban subsidi pada APBN, sehingga menjadi pilihan paling rasional bagi pemerintah.
"Langkah menaikkan harga BBM bukan hanya demi ketahanan fiskal di APBN, namun juga memberikan pembiayaan yang memadai untuk sektor yang lebih penting, misalnya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur," katanya dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya, Kamis.
Pria lulusan Hokkaido University Jepang ini menjelaskan, penyesuaian harga BBM memang diperlukan, lantaran tidak mungkin pemerintah menanggung subsidi yang semakin lama makin besar.
Oleh karenanya saat ini diperlukan edukasi dan sosialisasi yang tepat mengenai subsidi energi yang diberikan pemerintah. Secara lebih jauh, kucuran subsidi yang tidak terkendali dan tidak tepat sasaran justru bisa menjadi bumerang.
Baca juga: 'Kalimantan Tengah Menanam' dukung suksesnya Indonesia Folu Net Sink 2030
Selain itu, menurutnya, subsidi yang diberikan pemerintah pun disinyalir justru lebih banyak dinikmati oleh orang yang tidak tepat atau orang kaya. Dia mencontohkan, seperti Pertalite yang saat ini untuk Kalimantan Tengah dijual dengan harga Rp7.650 per liter, sementara harga keenomiannya mencapai Rp14.450 per liter. Artinya, Pemerintah harus mensubsidi Rp6.800 per liter.
Maka dia pun sepakat jika subsidi BBM yang sedemikian besar tersebut bisa dialihkan ke sektor lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya masyarakat kecil.
“Lebih baik dananya untuk membangun, memperbaiki sekolah-sekolah, rumah sakit, jalan, dan lain-lain,” terangnya.
Hanya saja dia tetap menilai subsidi masih dibutuhkan untuk kelompok masyarakat tertentu yang memang memerlukannya. Maka kondisi ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah beserta jajaran.
"Harus dicari skema supaya subsidi tepat sasaran. Aturan dan penegakannya di lapangan tentu juga harus konsisten,” terangnya yang juga merupakan Direktur Pusat Pengembangan Iptek dan Inovasi Gambut (PPIIG) UPR tersebut.
Lebih lanjut Hendrik menilai secara normatif sangat positif. terhadap akan diberikannya bantuan sosial dari pemerintah kepada beberapa kelompok masyarakat.
"Karena memang harus kita akui, penyesuaian harga BBM ini pasti akan membawa dampak bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Dengan adanya bantuan-bantuan ini diharapkan dapat membantu," tuturnya.
Baca juga: Kalteng libatkan pemuda cegah radikalisme dan terorisme
Baca juga: Gubernur Kalteng beri bonus pemenang kejuaraan balap sepeda 2022
Baca juga: Target realisasi investasi Kalteng pada 2022 capai Rp14,97 triliun
