Palangka Raya (ANTARA) - Wali Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Fairid Naparin mengingatkan sekaligus meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah setempat, agar merumuskan dan mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Saya minta TPID Kota Palangka Raya merumuskan upaya pengendalian inflasi, termasuk solusi tentang ketersediaan pasokan dan stabilitas bahan pokok kebutuhan masyarakat," kata Fairid di Palangka Raya, Senin.
Dikatakan, seiring kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah pusat pada 3 September lalu harga sejumlah bahan pangan mulai ikut disesuaikan oleh para pedagang.
Kondisi ini terjadi karena kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi berimbas pada naiknya pada biaya logistik, sehingga harga barang juga disesuaikan dengan biaya transportasi. Penyesuaian harga yang dilakukan pedagang di Palangka Raya saat ini berkisar antara Rp1.000 hingga Rp3.000 untuk setiap kilogram bahan pangan.
"Beberapa waktu lalu pemerintah kota bersama pihak terkait yang tergabung dalam TPID juga telah melaksanakan rapat koordinasi untuk mengendalikan inflasi," kata kepala daerah termuda di Provinsi Kalteng itu.
Dia mengatakan, salah satu poin utama pembahasan yakni pemerintah harus memastikan kenaikan harga BBM bersubsidi tidak menyebabkan kelangkaan stok bahan pangan. Selain itu, agar penyesuaian harga kebutuhan pokok yang dilakukan pedagang masih dalam batas kewajaran.
"Saya juga meminta TPID harus bekerja maksimal untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat," kata Fairid.
Sementara itu, salah satu program pengendalian inflasi yang dilakukan Pemerintah "Kota Cantik" melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM adalah dengan menggelar operasi pasar.
"Operasi pasar ini untuk membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk mendapatkan bahan pokok serta sebagai upaya mencegah terjadinya inflasi akibat kenaikan harga bahan pangan," Plt Kepala DPKUKM Kota Palangka Raya Amandus Frenaldy.
Baca juga: Penurunan debit Sungai Kahayan belum signifikan
Dia menerangkan, operasi pasar ini dilaksanakan di delapan lokasi yakni di Kelurahan Menteng, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Panarung, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Bukit Tunggal, Kelurahan Bereng Bengkel dan Kelurahan Langkai.
Pada operasi pasar ini, DPKUKMP menyiapkan 5.000 paket bahan pangan. Masing-masing paket terdiri dari lima kilogram beras premium, dua kilogram gula pasir, dua liter minyak goreng dan empat bungkus mie instan.
Pada operasi pasar itu, sebelumnya masyarakat sasaran telah diberikan kupon oleh petugas. Setiap warga disertai kupon harus menebus paket bahan pangan senilai Rp100.000.
"Paket ini harga awalnya Rp140.200 per paket. Sementara melalui operasi pasar ini, warga hanya menebus Rp100.000. Artinya, pemerintah memberikan subsidi Rp40.200 untuk setiap paket," katanya.
Baca juga: Palangka Raya tingkatkan fasilitas dukung keterbukaan informasi publik
Baca juga: BPBD Palangka Raya minta warga bantaran sungai waspadai banjir kiriman
Baca juga: Wali Kota Palangka Raya minta akademisi aktif terlibat dalam pembangunan
TPID Palangka Raya diminta optimal kendalikan inflasi pascakenaikan BBM
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin. ANTARA/Rendhik Andika.
