Pemkab Kotim relokasi bertahap fasilitas kesehatan dan sekolah langganan banjir

id Pemkab Kotim relokasi bertahap fasilitas kesehatan dan sekolah langganan banjir, kalteng, sampit, kotim, kotawaringin timur, bupati kotim, halikinnor

Pemkab Kotim relokasi bertahap fasilitas kesehatan dan sekolah langganan banjir

Puskesmas Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai terendam banjir cukup parah Minggu (11/9/2022) lalu. Puskesmas ini segera direlokasi ke tempat yang aman dari banjir. ANTARA/HO-Kecamatan Bukit Santuai

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah akan merelokasi secara bertahap fasilitas kesehatan dan sekolah yang sering terendam banjir agar pelayanan pendidikan dan kesehatan tidak lagi terganggu. 

"Saya minta Pak Sekda nanti surati semua camat, khususnya daerah aliran sungai yaitu daerah-daerah yang apabila saat banjir fasilitas umumnya pendidikan maupun kesehatannya terkena banjir. Minta camat berkoordinasi dengan kepala desa untuk mencari lahannya," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Minggu. 

Banjir yang terjadi di sejumlah kecamatan di Kotawaringin Timur sebulan terakhir, turut merendam fasilitas umum, termasuk puskesmas, puskesmas pembantu dan sekolah. Hal itu menyebabkan pelayanan terganggu sehingga tidak optimal. 

Halikinnor berharap semua fasilitas kesehatan dan sekolah nantinya direlokasi ke lokasi yang lebih tinggi sehingga aman dari banjir. Dengan begitu pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski saat musim hujan dan terjadi banjir di bantaran sungai. 

Menurut Halikinnor, relokasi fasilitas kesehatan dan pendidikan ini bukan hal mustahil karena bisa dilakukan bertahap. Untuk itu dia memerintahkan setiap desa rawan banjir mencadangkan lahan di lokasi yang aman banjir untuk pembangunan fasilitas kesehatan dan sekolah tersebut nantinya. 

Relokasi bangunan fasilitas umum ini diyakini bisa diwujudkan, bahkan saat ini dimulai yaitu pada Puskesmas Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai. Berbeda halnya merelokasi permukiman penduduk, dinilai cukup sulit karena tergantung kemauan warganya. 

"Contoh, kita pernah membuat bangunan di seberang Desa Hanjalipan. Ada 93 bangunan di sana agar masyarakat desa yang kadang dua kali lebih setahun banjir itu pindah. Ternyata, mereka tidak mau karena sudah terbiasa hidup di pinggir sungai dan usahanya pun di pinggir sungai," ujar Halikinnor. 

Baca juga: Beras dan minyak goreng di stan DKP Kalteng kembali diserbu warga


Halikinnor meminta pendataan fasilitas kesehatan dan sekolah langganan banjir serta pencadangan lahannya segera dilakukan. Harapannya agar itu bisa dibuat perencanaannya dan diusulkan sehingga bisa terwujud secara bertahap di tahun-tahun mendatang. 

"Makanya siapkan dulu lahannya. Nanti kita upayakan bertahap dengan melihat kemampuan keuangan daerah kita setiap tahunnya," ujar Halikinnor. 

Kepala Dinas Kesehatan Umar Kaderi mengatakan, tahun ini relokasi dilakukan terhadap Puskesmas Tumbang Penyahuan. Saat ini pembangunan sedang berlangsung dan diharapkan rampung sesuai target. 

"Puskesmas itu memang menjadi langganan banjir makanya pemerintah daerah merelokasi ke tempat yang aman dari banjir. Saat ini sedang berlangsung dan 2023 nanti diharapkan pelayanan sudah pindah ke bangunan baru tersebut," ujar Umar. 

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Susiawati mengatakan, sejumlah sekolah juga tidak luput dari banjir. Meski begitu, proses belajar mengajar diupayakan tetap berjalan meski kurang optimal. 

"Selama sekolah tidak bisa digunakan akibat banjir maka proses belajar dan mengajarnya untuk sementara waktu dilakukan secara daring sehingga bisa tetap berjalan," jelas Susi. 

Sementara itu, saat ini masih ada belasan desa yang terendam banjir, namun berangsur surut. Pemerintah dan masyarakat berharap banjir segera surut sehingga warga bisa kembali beraktivitas secara normal dan pelayanan kepada masyarakat pun kembali lancar. 

Baca juga: Bahan pokok pasar murah di Sampit habis dalam satu jam

Baca juga: Legislator Kotim imbau BLT BBM digunakan secara bijak

Baca juga: DPRD Kotim dukung intervensi pasar untuk kendalikan inflasi