Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah disarankan fokus mengendalikan harga komoditas-komoditas yang menjadi penyumbang inflasi.
"Kita tidak boleh kendor. Data BPS (Badan Pusat Statistik) harus menjadi acuan agar upaya kita dalam mengendalikan inflasi lebih efektif. Mana komoditas yang sedang naik dan berkontribusi terhadap inflasi, maka itu perlu menjadi fokus kita," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, Riza Rahmadi di Sampit, Sabtu malam.
Saran itu disampaikan Riza dalam diskusi penanganan inflasi di Sampit. Hadir dalam diskusi santai itu Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kotawaringin Timur Fahrujiansyah, Kepala BPS Kotawaringin Timur Eddy Surahman, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Farid Zaky Yopiannor dan lainnya.
Berdasarkan data BPS pada Oktober 2022, berdasarkan dua kota acuan yaitu Palangka Raya dan Sampit, terjadi deflasi di Kalimantan Tengah sebesar 0,04 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,18.
Inflasi tahun kalender (Oktober 2022 terhadap Desember 2021) untuk gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit tercatat sebesar 5,89 persen dan inflasi tahun ke tahun (Oktober 2022 terhadap Oktober 2021) sebesar 7,10 persen.
Baca juga: Pemkab Kotim apresiasi swasta bantu pembangunan kawasan pesisir
Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi pada Oktober 2022 antara lain beras, kacang panjang, rokok kretek, daging ayam ras, kangkung, pisang, mie, bensin, ketimun, dan semangka.
Menurut Riza, berbagai upaya harus terus dilakukan untuk mencegah lonjakan inflasi, misalnya dengan memberi subsidi barang maupun angkutan sehingga harga jual kepada masyarakat bisa lebih murah. Langkah ini harus dilakukan, apalagi anggarannya memang wajib disiapkan.
Selain fokus pada komoditas penyumbang inflasi pada bulan sebelumnya, pengendalian harga juga perlu dilakukan terhadap komoditas yang saat ini harganya beranjak naik. Berdasarkan laporan, kenaikan mulai terjadi terhadap minyak goreng dan ayam potong.
Upaya bisa dilakukan melalui koordinasi dengan asosiasi peternak atau pedagang unggas untuk mendorong kelancaran pasokan dan stok dengan memberi subsidi angkutan. Sementara itu untuk minyak goreng dilakukan dengan memberikan subsidi sehingga harga jual lebih murah kepada masyarakat.
"Upayakan tekan kenaikan harga sampai akhir tahun. Lonjakan harga minyak goreng juga harus diwaspadai karena saat ini naik signifikan. Gunakan anggaran ada dengan semaksimal mungkin," ujar Riza.
Kepala BPS Kotim Eddy Surahman menyarankan, dilakukan upaya pengendalian harga, khususnya pada komoditas pertanian yang menjadi penyumbang inflasi. Kenaikan harga saat ini terjadi disebabkan gagal panen lantaran banyak lahan pertanian di Kotawaringin Timur yang terendam banjir sehingga pasokan terganggu.
"Peluang menurunkan inflasi bulan ini dengan memasok produk pertanian. Kalau sampai harganya turun maka pengaruhnya besar terhadap penurunan angka inflasi di Sampit," kata Eddy.
Baca juga: Mulai 2023 damang di Kotim diberi dana operasional
Eddy juga menyinggung tentang harga ayam potong yang naik tinggi. Ini perlu menjadi perhatian karena biasanya permintaan akan terus meningkat hingga akhir tahun seiring momen Natal dan tahun baru. Dampaknya bisa membuat harga terus naik semakin tinggi.
Sementara itu Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kotawaringin Timur, Fahrujiansyah mengatakan, pihaknya mendapat tugas mengendalikan dua komoditas yaitu beras dan minyak goreng melalui pasar murah. Beras disubsidi Rp2.000/kg, sedangkan minyak goreng disubsidi antara Rp2.500 hingga Rp3.000/liter.
"Harga minyak goreng mulai naik. Ini kami sampaikan juga ke pimpinan kami. Terkait kenaikan harga ayam potong, kami juga akan menindaklanjuti saran dari DKP Kalteng ini, berkoordinasi dengan asosiasi peternak unggas," jelas Fahrujiansyah.
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Farid Zaky Yopiannor mengatakan, perlunya kesamaan pandangan antar pihak terkait supaya upaya pengendalian inflasi ini berbuah maksimal.
"Ini sudah on the track (jalur yang benar). Tapi ibarat sebuah orkestra, semua harus seirama agar menghasilkan karya terbaik. Upaya gencar Pemprov Kalteng harus didukung oleh pemerintah di kabupaten," demikian Zaky.
Baca juga: Pemkab Kotim konsolidasikan penerapan hukum adat
Baca juga: Berangsur surut, banjir masih merendam delapan desa di Kotim
Baca juga: DPRD Kotim sarankan pemkab beri ketegasan status lahan eks lokalisasi
