"Ini sesuai arahan Pak Gubernur. Kami memantau harga dan mengecek stok barang yang tersedia di pasar-pasar, apakah tersedia cukup untuk beberapa bulan menjelang Natal dan tahun baru ini, kemudian harganya tentu ya dicatat dan dibandingkan antara toko yang satu dengan toko yang lainnya," kata Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Tengah, Yuas Elko didampingi Sub Koordinator Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kalteng, Muhammad Moejiono di Sampit, Kamis.
Yuas menjelaskan, kegiatan hari ini sebagai tindak lanjut dari surat keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Satgas Pangan tingkat provinsi. Hari ini objeknya pemantauan adalah Kota Sampit dan sekitarnya.
Dijelaskannya, ada dua daerah di Kalimantan Tengah yang menjadi objek pemetaan yaitu Kota Palangka Raya dan Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Dua daerah ini juga menjadi objek yang diambil oleh Bank Indonesia untuk menilai kondisi perekonomian di Kalimantan Tengah.
Dalam pemantauan kali ini, tim terdiri 28 orang yang berasal dari lintas organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya dari Dinas Ketahanan Pangan, Polda, Korem, Disdagperin, Dinas ESDM, Dinas Kesehatan, Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Satpol PP, Diskominfo dan lainnya.
Pemantauan dilakukan di Pusat Perbelanjaan Mentaya, Pasar Keramat, Pasar Subuh dan agen gas elpiji. Petugas meminta informasi dari pedagang dan agen terkait stok dan harga bahan pokok.
Sesuai arahan pemerintah pusat, ada 11 komoditas yang menjadi perhatian yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng dan ikan.
"Hasil pemantauan tadi, harga belum melampaui ambang batas. Seperti beras. Beras lokal harganya sudah mencapai Rp19.000 tapi karena ini premium dan selera lokal. Bahan pokok cukup untuk beberapa bulan ke depan. Aman. Masih lancar," kata Yuas.
Menurutnya, berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat dan mengendalikan inflasi. Salah satunya adalah menggelar pasar penyeimbang yang secara bergantian dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Program lain yang dijalankan pemerintah provinsi adalah menanam cabai atau gerakan Sekuyan Lombok. Pemerintah daerah juga mengharapkan seluruh desa melakukan upaya pengendalian inflasi karena aturan memperbolehkan penggunaan 30 persen bantuan langsung tunai (BLT) untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk menangani inflasi.
Pemerintah daerah berharap bisa terus melaksanakan pasar penyeimbang hingga 31 Desember. Selanjutnya akan dievaluasi lagi apakah pasar penyeimbang tersebut efektif menekan inflasi atau kurang maksimal.
"Sejauh ini sangat membantu masyarakat. Bahkan sampai ada keluhan pedagang di pasar bahwa mereka sepi pembeli dan mengurangi penghasilan. Tapi tentu pasar penyeimbang ini tetap berjalan. Pedagang tidak boleh seenaknya menaikkan harga," demikian Yuas.
