Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah memulai pembangunan fisik tahun anggaran 2023, ditandai dengan "kick off" penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa secara serentak.
"Kita memulai dengan 11 paket senilai Rp21,4 miliar yang tersebar di 10 SOPD (satuan organisasi perangkat daerah). Dalam kegiatan ini, kita terbesar kedua setelah Pemprov Kalteng," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Kamis.
Penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan serentak di Kalimantan Tengah dipimpin Wakil Gubernur Edy Pratowo dan diikuti seluruh kabupaten/kota secara virtual. Di Sampit, kegiatan dilaksanakan di aula rumah jabatan bupati.
Sebanyak 11 paket yang dimulai kontraknya tersebut sebagian besar pekerjaan infrastruktur. Pengusaha hadir langsung menandatangani kontrak pekerjaan tersebut.
Halikinnor berharap pekerjaan fisik lainnya bisa segera dimulai. Tujuannya dengan dimulai lebih awal maka diharapkan penyelesaiannya bisa lebih cepat pula sehingga ada waktu untuk mengevaluasi jika ada yang perlu diperbaiki atau disempurnakan.
Baca juga: Dinas Pendidikan Kotim perjuangkan alih status empat sekolah swasta
Salah satu SOPD yang menandatangani pengadaan barang/jasa adalah Kecamatan Pulau Hanaut. Halikinnor mengaku salut karena kecamatan yang berada di pesisir ini malah lebih siap dibanding kecamatan lainnya.
Dia meminta SOPD yang belum mengadakan lelang pengadaan barang/jasa segera melaksanakan lelang. Dengan begitu pekerjaan bisa dimulai sehingga penyelesaiannya bisa tepat waktu dan tepat kualitas.
"Saya tidak ingin lagi melihat pekerjaan menumpuk di akhir tahun. Kita laksanakan lebih awal supaya semua selesai tepat waktu. Kualitasnya juga harus jadi perhatian," kata Halikinnor.
Halikinnor memberi perhatian serius terhadap proses pengadaan barang/jasa agar dilaksanakan lebih awal. Hal ini berkaca pada pelaksanaan tahun lalu, beberapa pekerjaan menumpuk di akhir tahun sehingga dikhawatirkan berpengaruh kurang baik terhadap kualitas.
Dia berharap pembangunan tahun ini bisa lebih baik dibanding tahun lalu. Untuk itu pelaksanaannya diharapkan dimulai lebih awal. Pengawasannya juga harus dilakukan dengan baik agar tidak sampai terjadi penyimpangan.
Baca juga: DPRD berharap Mal Pelayanan Publik mampu tingkatkan pelayanan di Kotim
Baca juga: Komisi IV DPRD Kotim minta pembangunan fisik dilaksanakan lebih awal
Baca juga: DPRD Kotim dorong optimalisasi Sungai Mentaya untuk dongkrak PAD
