Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menekankan masalah kekerdilan pada anak atau stunting bukan hanya urusan tentang tinggi badan, tetapi juga kemampuan kognitif dan kekebalan tubuh pada anak.
"Dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) dan Penurunan Stunting di Jakarta, Rabu.
Jokowi menginstruksikan target menurunkan angka stunting menjadi 14 persen di 2024 harus bisa dicapai. Dengan kerja bersama, menurut dia, pencapaian target tersebut tidaklah sulit.
"Asal semuanya bekerja bersama-sama. Karena kita kalau di ASEAN ini (peringkat stunting) masih berada di tengah-tengah; 21,6 persen itu di tengah-tengah, tapi nanti kalau sudah masuk ke 14 persen baru kita berada di bawahnya Singapura sedikit," jelasnya.
Berdasarkan laporan menteri kesehatan, persentase stunting tertinggi terjadi di lima provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara. Namun, jika dihitung secara jumlah, persentase terbanyak ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.
Baca juga: Presiden: Semua negara saat ini berkompetisi, saling rebut investasi
Jokowi mengatakan apabila jumlah tersebut bisa dimiliki berdasarkan nama dan alamat, maka penyelesaian masalah itu bisa mudah karena sasarannya menjadi jelas.
"Karena yang saya lihat di Sumedang, aplikasi platform itu bisa memonitor per individu, kebutuhannya apa, bisa dicek semuanya lewat platform yang dimiliki. Jadi, mestinya kita harus secepatnya secara nasional memiliki itu, sehingga tembakannya jelas, sasarannya menjadi jelas," tegasnya.
Dia mengingatkan jumlah balita di Tanah Air tidak sedikit yakni mencapai 21,8 juta. Namun, jumlah pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Indonesia belum merata, dengan jumlah 300.000 posyandu dan 10.200 puskesmas.
Jika infrastruktur kesehatan bisa digerakkan dengan betul, katanya, maka persoalan stunting akan mudah diselesaikan.
"Problem-nya, puskesmas tidak tersebar merata di seluruh Tanah Air. Ada satu kecamatan (punya) tujuh (puskesmas), satu kecamatan (punya) dua (puskesmas). Pemerataan ini yang perlu dilihat," ujar Presiden Jokowi.
Berita Terkait
Pemerintah terus bekerja keras berantas kemiskinan, kata Jokowi
Sabtu, 18 Mei 2024 22:28 Wib
KSP bantah Jokowi sibukkan diri tak diundang Rakernas PDIP
Sabtu, 18 Mei 2024 13:17 Wib
Jokowi dan Ma'ruf Amin tak diundang PDI Perjuangan di Rakernas V
Jumat, 17 Mei 2024 15:05 Wib
Grace Natalie-Juri Ardiantoro jadi Stafsus Presiden
Rabu, 15 Mei 2024 22:49 Wib
Perpres terkait standar layanan rawat inap Jaminan Kesehatan
Senin, 13 Mei 2024 19:40 Wib
Jokowi : Impor beras tak sampai 5 persen kebutuhan nasional
Senin, 13 Mei 2024 16:01 Wib
Jokowi disambut ribuan warga saat kunjungi Mall The Park Kendari
Senin, 13 Mei 2024 12:34 Wib
Arahan Jokowi beri data ke Prabowo sebagai upaya transisi
Jumat, 10 Mei 2024 22:27 Wib