DPMD Pulang Pisau: SDM persoalan dasar tidak berkembangnya BUMDes

Pulang Pisau (ANTARA) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Herman Wibowo mengungkapkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu persoalan mendasar tidak berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Saat ini kita sudah mulai memetakan mana BUMDes aktif dan yang tidak, sekaligus menginventarisir apa persoalan yang dihadapi sehingga membuat BUMDes itu tidak berkembang,” kata Herman Wibowo di Pulang Pisau, Senin.

Dikatakannya, harus diakui dalam beberapa tahun terakhir keaktifan BUMDes mengalami penurunan. Dari sebanyak 80 BUMDes yang tercatat sebelumnya, kini hanya 32 BUMDes yang masih aktif dan di antaranya sudah ada yang memiliki badan hukum.

“Sebelum kita menginventarisir, harus diketahui dulu BUMDes ini profilnya seperti apa, bentuknya seperti apa dan permasalahannya seperti apa, sehingga kita bisa mengintervensi melalui program kegiatan dan tindakan yang terukur,” ucapnya.

Penurunan signifikan BUMDes yang aktif ini terjadi saat pergantian kepala desa. Selain SDM, kendala lain adalah ketidakcocokan kepengurusan BUMDes dengan kepala desa akibat politik di desa, kurangnya koordinasi dan sinergi, hingga transparansi pelaporan keuangan dan aset yang menghambat terbentuknya kepengurusan baru sehingga BUMDes hanya diam di tempat dan tidak berkembang maju.

Baca juga: Disdukcapil Pulang Pisau tegaskan KTP digital sudah diberlakukan

Menurut Herman Wibowo, dari 32 BUMDes yang masih aktif tersebar di beberapa kecamatan. Di antaranya Kecamatan Pandih Batu sebanyak delapan BUMDes, Maliku sebanyak enam BUMDes, Kahayan Kuala ada lima BUMDes, Sebangau Kuala sebanyak tiga BUMDes, Jabiren Raya sebanyak tiga BUMDes, Kahayan Hilir sebanyak tiga BUMDes, Kahayan Tengah sebanyak empat BUMDes, dan Banama Tingang ada tiga BUMDes yang masih aktif.

DPMD setempat, terang Herman Wibowo, tidak berpangku tangan melihat menurunnya BUMDes yang aktif tersebut. Langkah-langkah masih disusun oleh bidang terkait untuk berusaha mendorong BUMDes aktif kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dia menjelaskan, keberadaan BUMDes tentu ikut menumbuhkan perekonomian masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan dan kehidupan sosial di desa setempat. Mengingat, potensi-potensi yang dimiliki desa bisa memberikan peluang dalam menggerakkan roda perekonomian, hingga bisa menciptakan lapangan dan mendongkrak pendapatan bagi desa melalui penyertaan modal dari pemerintah desa.

Dirinya menegaskan, selain peningkatan SDM BUMDes, penguatan organisasi kelembagaan BUMDes sendiri menjadi perhatian bagi DPMD setempat untuk mendorong keaktifan dan pertumbuhan setelah beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.

“Persoalan ini harus duduk bersama. Kelemahan kita apabila membentuk BUMDes adalah tentang tata kelola organisasi itu sendiri. Bagaimana rapat pemegang umum, menyusun pertanggungjawaban dan aset, hingga ketersediaan SDM mumpuni tentunya menjadi bagian untuk menyusun organisasi BUMDes yang sehat,” demikian Herman Wibowo.

Baca juga: BUMDesma Banama Tingang tandatangani kesepahaman dengan LKD