Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengingatkan semua pihak, terkhusus pemerintah provinsi dan DPRD Kalimantan Tengah, agar tidak menganggap biasa saja adanya perkelahian antar masyarakat dan supir truk, akibat terhentinya kendaraan di sekitar jalan penghubung Kuala Kurun-Palangka Raya.
Perkelahian itu merupakan cetusan-cetusan yang mungkin dapat berdampak besar apabila tidak mendapat perhatian dan gerakan serius dari berbagai pihak dalam melakukan upaya-upaya pencegahan, kata Teras Narang di Palangka Raya, Rabu.
"Perkelahian itu kan terjadi karena infrastruktur jalan rusak, sehingga mengakibatkan dua truk ikut rusak saat melintasi. Apalagi kerusakan jalan Kurun-Palangka itu membuat sering terjadi kemacetan," ucapnya.
Menurut Mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu, pemerintah tidak boleh menyalahkan masyarakat apabila terjadi kerusakan infrastruktur jalan. Sebab, sudah menjadi tugas pemerintah untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan, dan masyarakat menikmatinya.
Teras Narang pun menyarankan pemerintah provinsi, agar mengatur lalu lintas kendaraan di sepanjang jalan penghubung Kuala Kurung-Palangka Raya tersebut. Kemudian segera memperbaiki kerusakan jalan yang dianggap rawan dilintasi oleh kendaraan.
"Kurun-Palangka itu kan jalan provinsi. Terus terang saja, itu tanggungjawab pemerintah provinsi. Jadi, sudah menjadi kewajiban dari pemerintah provinsi untuk mengatur dan memperbaikinya," kata dia.
Baca juga: Kebersamaan kunci sukses hidup dan bernegara di Indonesia, kata Teras Narang
Senator Indonesia ini juga mengingatkan sekaligus mendorong pimpinan dan anggota DPRD Kalteng untuk bersuara terhadap kondisi infrastruktur jalan Kurun-Palangka tersebut. Termasuk mendukung sekaligus memastikan apakah sudah ada anggaran memperbaiki kerusakan jalan tersebut.
Dia mengatakan pimpinan ataupun anggota DPRD Kalteng kurang bersuara terhadap kerusakan infrastruktur jalan Kurun-Palangka Raya. Padahal, dampak dari kerusakan tersebut sangat banyak. Mulai dari biaya minyak kendaraan yang bertambah, terganggunya pendistribusian barang-barang, dan semakin mahalnya harga barang-barang akibat terganggunya distribusi serta lainnya.
"Saya melihat DPRD Kalteng kok diam. Seharusnya mereka bersuara. Pembahasan anggaran termasuk skala prioritas kan ada di DPRD. APBD kan dibahas bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Provinsi," demikian Teras Narang.
Baca juga: Teras Narang ikut tebar 25 ribu benih ikan papuyu di Danau Bulat Katingan
Baca juga: Potensi 11 Sungai utama di Kalteng harus lebih dioptimalkan, kata Teras Narang
Baca juga: Teras Narang: Sosialisasi pemilu ke generasi muda harus dioptimalkan
