Pemkab Kotim minta pemprov bantu perjuangkan perpanjangan landasan bandara Sampit

Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membantu memperjuangkan perpanjangan landasan pacu atau runway Bandara Haji Asan Sampit agar bisa didarati pesawat berbadan lebar. 

"Kalau perlu kita sama-sama DPRD kabupaten, DPRD provinsi, Dinas Perhubungan dan saya untuk kembali menghadap Menteri Perhubungan lagi. Sebelumnya sudah pernah saya menghadap beliau dan sudah dijanjikan, tetapi ternyata dibatalkan karena pandemi COVID," kata Halikinnor di Sampit, Sabtu. 

Frekuensi penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit masih terbatas, padahal permintaan tinggi. Seperti penerbangan ke Jakarta hanya ada satu penerbangan dalam sehari dan terkadang bisa batal. 

Keluhan lain yang banyak disampaikan masyarakat adalah harga tiket pesawat di Sampit yang jauh lebih mahal dibanding di bandara lain. Akibatnya, banyak warga yang memilih terbang melalui Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya atau Bandara Iskandar Kabupaten Kotawaringin Barat karena banyak pilihan penerbangan dan harga tiket lebih murah. 

Halikinnor mengatakan, kondisi ini karena maskapai yang beroperasi di Bandara Haji Asan Sampit masih menggunakan pesawat jenis Boeing 737 seri 500. Biaya operasionalnya dikabarkan hampir sama dengan jika mengoperasikan pesawat lebih besar yang mampu memuat lebih banyak penumpang. 

Pesawat berbadan lebar belum bisa beroperasi di bandara ini lantaran panjang landasan pacu belum sesuai kebutuhan. Saat ini panjang landasan pacu hanya 2.040 meter dengan lebar 30 meter, padahal idealnya dibutuhkan panjang 2.400 sampai 2.500 meter agar bisa didarati pesawat berbadan lebar. 

Baca juga: Sampit jadi sasaran pengemis musiman Ramadhan

Halikinnor menegaskan, lahan untuk perpanjangan landasan pacu sudah disiapkan. Pemerintah daerah terkendala anggaran yang dibutuhkan cukup besar yaitu diperkirakan mencapai Rp50 miliar. 

Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap proyek ini dibiayai pemerintah pusat melalui dana APBN. Jika mengandalkan dana dari APBD kabupaten maka akan menyedot kemampuan daerah membiayai program pembangunan lainnya. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan turut membantu memperjuangkannya karena Kotawaringin Timur merupakan pintu gerbang provinsi ini. Kondisi kabupaten ini turut membawa pengaruh terhadap perkembangan perekonomian provinsi ini. 

Halikinnor menyebut, Kotawaringin Timur ini saat ini penduduknya terbesar di Kalimantan Tengah. Investasinya juga paling banyak, di antaranya terdapat 58 buah perusahaan besar perkebunan kelapa sawit dengan 53 perusahaan di antaranya sudah operasional. Selain itu juga ada 11 izin usaha pertambangan dan sebagian sudah operasional. 

"Kalau landasan pacunya tidak diperpanjang dan diperlebar, khawatirnya nanti suatu saat bandara kita ini hanya akan menjadi bandara pengumpan saja, sementara Kabupaten Kotawaringin Timur posisinya di tengah-tengah merupakan pintu gerbang ekonomi Kalimantan Tengah," ujar Halikinnor. 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap perpanjangan landasan pacu Bandara Haji Asan Sampit bisa diwujudkan pada 2024 nanti. Jika pemerintah pusat belum juga membantu, pihaknya bersama DPRD akan mempertimbangkan membiayai sendiri proyek ini karena memang dibutuhkan. 

Baca juga: Bupati Kotim batalkan Safari Ramadhan

Baca juga: Bupati Kotim perintahkan inovasi ramaikan Pasar Ramadhan

Baca juga: Pemkab Kotim puji komitmen legislator Kalteng memperjuangkan daerah