Tamiang Layang (ANTARA) - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Timur, Kalimantan Tengah, Wahyudinnor mengingatkan sekaligus meminta kepada pemerintah setempat, agar mengkaji ulang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama yang ada di tiap-tiap kecamatan.
"Jangan sampai pendirian BUMDes Bersama ini tanpa melalui kajian dan perencanaan secara benar, yang akhirnya membuat anggarannya menjadi tidak jelas. Itulah kenapa kami minta dikaji ulang," kata Wahyudonnor di Tamiang Layang, Kamis.
Menurut dirinya, pendirian BUMDes Bersama yang merupakan hasil penggabungan modal dari desa-desa, seyogyanya berdasarkan kearifan lokal dan pontensi usaha di wilayah setempat. Di mana maksudnya menyesuaikan potensi dan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing desa.
Wahyudinnor pun mencontohkan jika di desa A ada kelompok perikanan, maka yang wajib didorong adalah BUMDes Bersama di sektor perikanan, bukan sektor lain.
"Jadi tidak harus semua BUMDes Bersama dalam bentuk usaha minimarket. Bisa peternakan, fotocopy, pengepul karet dan lain-lain. Tapi lebih kepada potensi dan kearifan lokal setempat," ucapnya.
Politikus PKB itu juga memberikan contoh usaha yang dikelola dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal di Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, yakni BUMDes Bidang Peternakan Ayam. Sebab, BUMDes Bidang Peternakan Ayam di Desa Ketab itu dalam mengembangkan ayam sudah berhasil dan hingga saat ini sudah menghasilkan pendapatan asli desa.
"Sekarang bisa dimanfaatkan untuk membeli mobil untuk kepentingan masyarakat. Akhirnya ini menjadi hal yang sangat positif yang bisa ditiru dengan memperhatikan potensi di setiap desa atau kecamatan," kata Wahyudinnor ini.
Legislator Barito Timur itu memiliki kekhawatiran atas penyeragaman jenis usaha pada BUMDes Bersama di seluruh kecamatan, ada upaya pihak-pihak tertentu untuk memonopoli sebagai pemasok barang.
Baca juga: Cuaca semakin panas, masyarakat Bartim diimbau jaga kondisi tubuh
"Kasihan nanti kalau tanpa keterlibatan dari masyarakat, tidak ada pengawasan dan akhirnya jadi temuan, maak akan menjadi permasalahan," tegasnya.
Sangat diharapkan, kata dia, pendirian BUMDes Bersama tidak hanya melibatkan modal dari tiap-tiap desa saja tetap bagaimana mendorong dan menumbuhkan kekuatan pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap desa dengan memberdayakan potensi ekonomi yang ada di desa tersebut.
Wahyudinnoor pun menyinggung BUMDes Bersama (BUMDes Mart) Kecamatan Dusun Timur yang didirikan dari awal 2022 dengan merombak 4 kios Pasar Tamiang Layang dan sudah pernah diisi barang jualan tapi hingga kini gagal beroperasional.
"Contohnya adalah BUMDes Mart di Tamiang Layang yang sampai saat ini tidak terlaksana dan barangnya sekarang entah ke mana. Yang menjadi permasalahan jangan sampai seperti ini juga menular desa-desa yang lain," demikian Wahyudinnor.
Baca juga: Pemkab Bartim kembali meraih WTP dari BPK RI
Baca juga: Wabup harapkan Kontingen Bartim raih prestasi pada FBIM 2023
Baca juga: Pemkab Bartim dan BNNP Kalteng bekerja sama rehabilitasi pecandu narkoba
DPRD Barito Timur minta pendirian BUMDes Bersama dikaji ulang
Ketua Komisi II DPRD Barito Timur Wahyudinnor. ANTARA/HO-Dokumentasi Wahyudinnor.
