Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, melepas sebanyak 110 peserta pemagangan dalam negeri ke 28 perusahaan yang ada di daerah setempat.
"Para peserta pemagangan ini akan mengikuti magang terhitung sejak 27 Juni 2023 – 27 November 2023, di perusahaan BUMN, BUMD di wilayah Kabupaten Barito Utara," kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM (Disnakertranskop UKM) Barito Utara Yulis Ashari di Muara Teweh, Selasa.
Menurut dia, maksud dan tujuan pemagangan dalam negeri Kabupaten Barito Utara 2023 adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta keterampilan peserta pemagangan.
Selain itu, kata dia, agar didapatkan tenaga kerja yang memiliki keahlian atau keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri dan menjadi tenaga kerja yang siap pakai dan siap kerja.
"Penciptaan lapangan kerja bagi para pencari kerja dan mempererat hubungan kerja sama dan kebersamaan dengan perusahaan, BUMN, BUMD di daerah ini," katanya.
Dia mengatakan kegiatan pemagangan ini sebanyak 60 orang peserta merupakan program atau kegiatan APBD Provinsi Kalteng melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng. Dan sebanyak 50 orang peserta merupakan program atau kegiatan APBD Barito Utara melalui Disnakertranskop UKM Barito Utara.
“Jurusan pemagangan yang diikuti delapan jurusan, yaitu administrasi perkantoran, mekanik alat berat dan mekanik sarana, teknik lingkungan, agronomi, logistik, crew survei dan tenaga kesehatan,” kata Yulis.
Kepala Dinas Nakertranskop UKM Barito Utara M Mastur mengatakan pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan produktivitas pada bidang tenaga kerja Disnakertranskop UKM Barito Utara.
"Ini merupakan kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja (LPK) dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur yang berpengalaman," kata dia.
Dia mengatakan meningkatnya jumlah pengangguran yang sebagian besar diantaranya adalah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah seolah-olah menjadi momok bagi pemerintah daerah.
Apalagi, menurut dia, ditambah tiga tahun terakhir ini Indonesia di serang pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian masyarakat melemah di akibatkan PHK dan usaha masyarakat banyak yang gulung tikar.
Untuk itu diperlukan perhatian dan kerja sama yang serius dari pemerintah dengan perusahaan daerah maupun swasta untuk dapat menyelenggarakan pelatihan kerja untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktifitas dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.
"Karena dalam pemagangan para peserta mendapatkan pengalaman yang sifatnya langsung berupa kompetensi, sesuai dengan yang dibutuhkan pihak perusahaan yaitu administrasi perkantoran dan mekanik," ujar Mastur.
