Bupati Gumas berharap kolaborasi seluruh pihak untuk tanggulangi karhutla
Kuala Kurun (ANTARA) - Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Jaya S Monong berharap adanya koordinasi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, guna menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat.
Dengan adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik, saling bahu-membahu dan kerja sama, diharap ke depan Gunung Mas bebas karhutla dapat terwujud, ucapnya saat apel gelar pasukan kesiapsiagaan bencana karhutla di Kuala Kurun, Senin.
“Saya berharap seluruh instansi dan pemangku kepentingan, mulai dari TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Tagana serta Relawan Masyarakat Peduli Api, dapat berkoordinasi dan berkolaborasi menanggulangi karhutla," sambungnya.
Gunung Mas berstatus siaga bencana karhutla sejak 1 Juli hingga 30 September 2023. Sejumlah hal menjadi perhatian seperti kesiapan personel, anggaran, sarana prasarana, hingga pemetaan daerah rawan karhutla.
Dia menyebut, dalam kurun waktu enam bulan terakhir terdata 45 hotspot atau titik panas di wilayah setempat, dengan pantauan terbanyak di Kecamatan Manuhing Raya, Manuhing, dan Rungan.
Oleh sebab itu, orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas ini menegaskan, apel kesiapsiagaan yang dilakukan pada kesempatan ini bukan hanya sekedar acara seremonial belaka.
Apel ini menjadi sarana mengevaluasi kesiapan alat, perangkat, dan personel menghadapi dan mengantisipasi potensi eskalasi atau kenaikan kejadian serta dampak dari karhutla itu sendiri.
“Prioritas utama kita adalah melakukan pencegahan sedini mungkin supaya tidak terjadi karhutla,” tegas Jaya.
Baca juga: Ketua TP PKK Gunung Mas kian termotivasi usai terima penghargaan MKK
Akan tetapi, jika terjadi karhutla maka satgas harus sesegera mungkin melakukan pemadaman, saat kebakaran baru terjadi dan belum menjalar dan berdampak pada daerah yang luas.
Sebab jika eskalasi daerah terdampak sudah meluas, maka upaya pemadaman akan sangat sulit dilakukan. Hal ini yang harus benar-benar diperhatikan dan jangan sampai terjadi.
“Dalam upaya pencegahan dan meminimalisir karhutla, sosialisasi bahaya karhutla juga harus dilakukan. Lakukan patroli rutin, pemetaan wilayah rawan karhutla, serta mendirikan pos komando di wilayah yang merupakan daerah rawan bencana,” demikian Jaya.
Baca juga: Pemkab berharap Diklat 3 in 1 dapat majukan industri batik di Gunung Mas
Baca juga: Pemkab Gumas atasi tantangan pengembangan program smart agro
Baca juga: Fraksi Nasdem-Hanura: Gunakan SILPA untuk program pro kerakyatan
Dengan adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik, saling bahu-membahu dan kerja sama, diharap ke depan Gunung Mas bebas karhutla dapat terwujud, ucapnya saat apel gelar pasukan kesiapsiagaan bencana karhutla di Kuala Kurun, Senin.
“Saya berharap seluruh instansi dan pemangku kepentingan, mulai dari TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Tagana serta Relawan Masyarakat Peduli Api, dapat berkoordinasi dan berkolaborasi menanggulangi karhutla," sambungnya.
Gunung Mas berstatus siaga bencana karhutla sejak 1 Juli hingga 30 September 2023. Sejumlah hal menjadi perhatian seperti kesiapan personel, anggaran, sarana prasarana, hingga pemetaan daerah rawan karhutla.
Dia menyebut, dalam kurun waktu enam bulan terakhir terdata 45 hotspot atau titik panas di wilayah setempat, dengan pantauan terbanyak di Kecamatan Manuhing Raya, Manuhing, dan Rungan.
Oleh sebab itu, orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas ini menegaskan, apel kesiapsiagaan yang dilakukan pada kesempatan ini bukan hanya sekedar acara seremonial belaka.
Apel ini menjadi sarana mengevaluasi kesiapan alat, perangkat, dan personel menghadapi dan mengantisipasi potensi eskalasi atau kenaikan kejadian serta dampak dari karhutla itu sendiri.
“Prioritas utama kita adalah melakukan pencegahan sedini mungkin supaya tidak terjadi karhutla,” tegas Jaya.
Baca juga: Ketua TP PKK Gunung Mas kian termotivasi usai terima penghargaan MKK
Akan tetapi, jika terjadi karhutla maka satgas harus sesegera mungkin melakukan pemadaman, saat kebakaran baru terjadi dan belum menjalar dan berdampak pada daerah yang luas.
Sebab jika eskalasi daerah terdampak sudah meluas, maka upaya pemadaman akan sangat sulit dilakukan. Hal ini yang harus benar-benar diperhatikan dan jangan sampai terjadi.
“Dalam upaya pencegahan dan meminimalisir karhutla, sosialisasi bahaya karhutla juga harus dilakukan. Lakukan patroli rutin, pemetaan wilayah rawan karhutla, serta mendirikan pos komando di wilayah yang merupakan daerah rawan bencana,” demikian Jaya.
Baca juga: Pemkab berharap Diklat 3 in 1 dapat majukan industri batik di Gunung Mas
Baca juga: Pemkab Gumas atasi tantangan pengembangan program smart agro
Baca juga: Fraksi Nasdem-Hanura: Gunakan SILPA untuk program pro kerakyatan