Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Norhaini menegaskan jangan sampai tindakan bullying atau perundungan terjadi di satuan pendidikan.
Jika ada, dia meminta dengan tegas, harus dihentikan. Sebab, tindakan tersebut berdampak tidak baik bagi tumbuh kembang anak karena mempengaruhi mental dan psikologinya. Bahkan jika itu benar-benar terjadi, anak menjadi trauma, was-was dan terkadang menjadi takut ketika bertemu teman-temannya.
"Anak-anak yang menjadi korban bullying bisa kehilangan kepercayaan diri, bahkan mengalami trauma yang berkepanjangan,” ungkapnya, Jumat.
“Oleh karena itu, sangat penting tenaga pendidik dan orang tua untuk terlibat dalam pengawasan anak, memberikan edukasi tentang betapa pentingnya menghentikan tindakan perundungan di sekolah," tambahnya.
Dia melanjutkan, menghentikan tindakan bullying ini merupakan langkah positif dalam menjaga perkembangan anak di lingkungan pendidikan. Jika melihat tindakan itu, harus segera dihentikan.
Dia berharap, sekolah menjadi tempat yang aman untuk anak-anak mengenyam pendidikan. Kesadaran menghentikan tindakan tersebut sangat pentingnya, sehingga anak bisa belajar dan berkembang dengan baik.
“Kita harus bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas perundungan. Ini juga tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Berita Terkait
Pelantikan wakil ketua I DPRD Palangka Raya menunggu SK gubernur
Kamis, 14 November 2024 10:36 Wib
Fraksi Gerakan Nasional dorong Pemkab Gumas percepat penyerapan APBD 2024
Kamis, 14 November 2024 10:13 Wib
DPRD Barsel dalami rencana kerja KUA PPAS 2025
Kamis, 14 November 2024 9:55 Wib
DPRD apresiasi upaya KPU Gumas tingkatkan partisipasi pemilih
Kamis, 14 November 2024 9:11 Wib
Fraksi PAN DPRD Kotim tegaskan RAPBD 2025 harus lebih baik
Rabu, 13 November 2024 23:09 Wib
DPRD Gumas sebut HKN momentum perkuat komitmen tingkatkan pelayanan kesehatan
Rabu, 13 November 2024 16:31 Wib
Legislator dorong generasi muda di Seruyan berani berwiraswasta
Rabu, 13 November 2024 13:42 Wib
Fraksi DPRD Seruyan sepakat pembahasan Raperda APBD 2025 berlanjut
Rabu, 13 November 2024 13:33 Wib