“Kalau Inpres nanti disetujui presiden, itu menjadi salah satu jalan keluarnya,” katanya di sela pertemuan konsultasi kedua menjelang Forum Air Dunia (WWF) 2024 di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Ia menjelaskan Inpres Air Bersih itu diharapkan mendukung kebutuhan sekitar 10 juta sambungan pipa air bersih ke rumah tangga.
Baca juga: Taman Jokowi-Iriana di Papua Barat ditata ulang
Saat ini, lanjut Menteri PUPR, jaringan perpipaan air bersih baru mencapai 20 persen dari total penduduk Indonesia dan akses sanitasi air itu diperkirakan mencapai 80 persen.
“Jadi kami ingin mempercepat penyediaan air yang bagus ini melalui Inpres Air Bersih,” imbuhnya.
Ia mengatakan Inpres itu digodok melalui rapat terbatas (ratas) dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Bank Dunia merilis Kajian Belanja Publik Indonesia pada Juni 2020 yang menyebutkan Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan dalam menjamin pasokan air dan sanitasi selama kurun waktu dua dekade.
Per 2018, sebanyak 73 persen rumah tangga di Tanah Air memiliki akses air minum layak, atau meningkat dibandingkan pada 1994 yakni hanya 38 persen, berdasarkan kajian Bank Dunia.
Namun, Indonesia masih tertinggal dari negara yang memiliki ekonomi yang setara di kawasan dalam menyediakan kebutuhan dasar di antaranya China, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Thailand.
Baca juga: Menteri PUPR dan Menkeu dinilai cocok jadi cawapres Ganjar
Kajian itu juga menyebutkan secara nasional masyarakat dengan latar belakang ekonomi kelas atas dan kaya sebanyak masing-masing 43 dan 59 persen mengonsumsi air botol.
Begitu juga akses air pipa kalangan atas dan orang kaya sama-sama mencapai 12 persen.
Masyarakat miskin hingga kalangan ekonomi menengah menggunakan air pipa pada rentang 9-10 persen dan sebanyak 73 persen masyarakat miskin secara nasional di antaranya menggunakan pompa air baik yang belum terlindungi atau pun sudah terlindungi.
Baca juga: Perbaikan jalan Kawasan Penyangga IKN selesai Desember
Baca juga: Jokowi: Pembangunan Istana Kepresidenan di IKN berjalan lancar
Baca juga: Taman Jokowi-Iriana di Papua Barat ditata ulang
