Ketua DPRD ajak masyarakat jaga keberagaman dan toleransi jelang Pemilu 2024

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Sigit K Yunianto mengajak seluruh lapisan masyarakat di daerah setempat untuk selalu menjaga keberagaman dan toleransi yang ada di daerah setempat jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.  

"Keberagaman dan toleransi yang dibangun baik oleh masyarakat pemerintah setempat sudah sangat baik, maka jelang pemilu mari kita jaga dengan seksama sehingga pesta demokrasi bisa berjalan dengan lancar dan aman," kata Sigit K Yunianto di Palangka Raya, Senin.

Dia menuturkan, masyarakat di Kota Palangka Raya sudah sangat cerdas dengan mengemas isu-isu yang berkembang jelang pemilu. Bahkan mereka tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang bisa mengadu domba baik melalui agama serta etnis yang tujuannya untuk merusak keamanan dan ketertiban di daerah setempat.

Pesta demokrasi lima tahun sekali ini tentunya menjadi hal yang positif bagi masyarakat, salah satunya dalam memilih pemimpin yang benar-benar pro rakyat misalnya selalu memperjuangkan hak-hak rakyat.

"Mari kita sukseskan pemilu tahun depan dengan tujuan menunjuk wakil rakyat di DPRD serta kepala daerah setempat dengan kategori orang-orang yang benar membela rakyat," bebernya.

Orang nomor satu di lingkup DPRD Kota Palangka Raya menambahkan, kondisi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah saat ini benar-benar kondusif dan sama sekali tidak ada gangguan yang menonjol.

"Itu artinya warga kita sudah sangat paham dengan aturan. Bahkan dengan adanya kegaduhan di daerah tentunya bisa merugikan daerah itu sendiri sehingga roda perekonomian juga bisa terganggu nantinya," ungkap Sigit K Yunianto.

Berdasarkan pantauan di lapangan, jajaran Polresta Palangka Raya hampir setiap hari melakukan patroli di sejumlah tempat. Bahkan mereka juga menyambangi sejumlah kantor-kantor penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palangka Raya dengan tujuan selalu memberikan rasa aman kepada petugas penyelenggara pemilu tersebut.

Bahkan Pemkot setempat melalui instansi terkait juga sudah mulai melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye (APK) yang diduga menyalahi aturan.