Palangka Raya (ANTARA) - Deputi Sarana Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Ervan Maksum mengatakan kehadiran forum infrastruktur wilayah (FIW) Kalimantan adalah untuk memetakan kebutuhan infrastruktur daerah itu.
"FIW ini untuk mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah di Kalimantan," katanya melalui konferensi video pada pembukaan FIW Kalimantam secara hybrid di Palangka Raya, Kamis.
Dia menjelaskan melalui FIW ini diharapkan semakin optimal untuk mendalami kajian tentang berbagai tantangan, kendala, maupun kesenjangan (gap) penyediaan infrastruktur dalam mendukung komoditas unggulan daerah.
"Melalui FIW Kalimantan akan diperoleh usulan-usulan pembangunan infrastruktur strategis,” katanya.
Sekda Kalimantan Tengah Nuryakin mengatakan, forum ini sangat penting dan strategis untuk membahas sekaligus merumuskan pengembangan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan di wilayah Kalimantan, terutama dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Baca juga: Kadiskominfosantik Kalteng usung SATUKITA mempercepat implementasi SPBE
"Infrastruktur menjadi fokus dan prioritas pembangunan pada masing-masing provinsi di Kalimantan. Terlebih dengan ditetapkannya IKN di Provinsi Kalimantan Timur, maka provinsi sekitarnya diharap bisa menjadi mitra pembangunan IKN," jelasnya.
Nuryakin menyampaikan Kalimantan secara umum dan khususnya Kalimantan Tengah terdapat kendala dan permasalahan dalam bidang infrastruktur, antara lain infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi.
"Kemudian infrastruktur pendukung dalam hal perekonomian dan konektivitas antarwilayah, infrastruktur telekomunikasi serta listrik," ucapnya.
Oleh karena itu, katanya, diperlukan strategi yang difokuskan pada beberapa prioritas kebijakan ekonomi, meliputi peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian energi, hilirisasi industri, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga penguatan kebijakan di sektor keuangan yakni pendapatan asli daerah (PAD).
Hingga pada akhirnya mampu mewujudkan Kalimantan sebagai lumbung energi, lumbung pangan nasional, hilirisasi, pengembangan ekonomi hijau serta pembangunan berkelanjutan, kata Sekda.
Baca juga: Pelabuhan perikanan di Seruyan jadi pusat pengembangan masyarakat nelayan
Baca juga: Gubernur Kalteng ajak masyarakat jaga situasi daerah sambut Pemilu 2024
Baca juga: Pemprov Kalteng bahas sejumlah hal strategis dalam 'Hasupa Hasambewa'
