Sampit (ANTARA) - Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Halikinnor memastikan gaji pegawai tidak akan terdampak dari adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
“Anggaran kita memang dipotong karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, tapi kalau gaji pegawai itu tetap prioritas kami. Lebih baik kami menunda kegiatan fisik atau kegiatan lainnya daripada mengurangi hak pegawai,” kata Halikinnor di Sampit, Senin.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Bertujuan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat.
Kebijakan ini dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Kotim pun tak luput dari adanya kebijakan tersebut, pasalnya Rp141 miliar dana Transfer ke Daerah (TKD) Kotim pada tahun anggaran 2025 dipangkas oleh pemerintah pusat. Nominal ini hampir 50 persen dari estimasi TKD Kotim sebelumnya, yakni sekitar Rp300 miliar.
Halikinnor menyebut, pemangkasan anggaran ini tentu berdampak cukup besar pada program dan kegiatan yang telah disusun pemerintah daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap program dan kegiatan yang dinilai betul-betul prioritas.
“Makanya, kami akan sesuaikan lagi, mana program yang sangat prioritas dan mana yang bisa di efisiensi akan kami petakan dulu. Kalau seperti perjalanan dinas dan sosialisasi yang tidak perlu itu kami tiadakan untuk penghematan anggaran kita yang terbatas ini,” jelasnya.
Baca juga: BKPSDM Kotim pangkas jam kerja pegawai selama Ramadhan
Meskipun efisiensi anggaran ini akan menjadi tantangan berat di awal periode kedua kepemimpinan Halikinnor-Irawati (Harati), namun ia optimistis bisa melewatinya dengan baik.
Sikap optimistis itu bukan tanpa alasan, sebab awal kepemimpinan periode pertama ia juga dihadapkan dengan pengalihan atau refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 yang membuat banyak program pembangunan tak bisa dilaksanakan.
“Kita sudah pernah menghadapi kondisi seperti ini dulu ketika pandemi COVID-19. Waktu itu luar biasa, hampir semua stagnan, sedangkan saat ini semua masih bisa berjalan hanya saja perlu efisiensi,” ucapnya.
Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Sanggul Lumban Gaol menyebutkan pada pemangkasan TKD ini dana yang paling terdampak adalah untuk infrastruktur. Tak tanggung-tanggung dana infrastruktur dipangkas habis atau nilainya nol.
Kendati demikian, mengingat pembangunan infrastruktur sangat penting maka pemerintah daerah akan mencari cara agar pembangunan infrastruktur tetap bisa berjalan dengan memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotim.
“Infrastruktur tetap akan kita upayakan dengan tambal sulam dari dana-dana APBD. Mudah-mudahan hal ini bisa menutupi pelaksanaan pembangunan lainnya, khususnya untuk proyek pembangunan yang sudah dilelang dan masuk skala prioritas,” ujarnya.
Senada dengan yang disampaikan Bupati Kotim, Sanggul menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan penyesuaian atau pembahasan ulang terkait penggunaan anggaran dengan mengacu pada visi-misi dan arahan pemerintah pusat.
“Penekanannya dari pemerintah pusat sudah jelas, yakni ketahanan pangan, stunting, pemberian makanan tambahan dan bergizi gratis yang merupakan hal-hal harus diperhatikan karena menjadi program strategis dari pemerintah pusat,” demikian Sanggul.
Baca juga: PWI - Polres Kotim bantu korban kebakaran
Baca juga: Rasionalisasi TPP Kotim dilakukan secara berjenjang
Baca juga: Sambut HPN 2025, Polres dan PWI Kotim donor darah bersama
