Keberhasilan Kalimantan Tengah kendalikan inflasi selama 2023

id pemprov kalteng, inflasi kalteng, gubernur kalteng, sugianto sabran, edy pratowo, kalteng, kalimantan tengah

Keberhasilan Kalimantan Tengah kendalikan inflasi selama 2023

Foto Arsip - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo beserta jajaran berbincang dengan pedagang dan masyarakat di Pasar PPM Sampit beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Biro Adpim Setda Kalteng)

Hal ini juga merupakan wujud komitmen Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo yang berupaya menjaga tingkat inflasi agar tetap terkendali, menyediakan akses terhadap pangan murah kepada masyarakat, hingga memasti

Palangka Raya (ANTARA) -

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2023 ini berupaya secara optimal dalam pengendalian tingkat inflasi melalui ragam program dan kegiatan yang dilaksanakan di tengah masyarakat.
Hal ini dapat dilihat dari data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap kondisi inflasi Kalimantan Tengah di setiap bulannya, mulai dari awal hingga akhir 2023 mengacu dari kota sampel yakni Palangka Raya dan Sampit.
"Inflasi gabungan kita year on year selama 2023 ini perjalanannya cukup baik dan menunjukkan kecenderungan tren positif dari waktu ke waktu," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpang) Kalimantan Tengah Riza Rahmadi di Palangka Raya, Sabtu.
Tercatat pada Januari tingkat inflasi gabungan yakni 5,81 (yoy), berangsur dapat semakin diturunkan, di antaranya menjadi 4,85 (yoy) pada April, 3,19 (yoy) Juli, hingga terakhir 2,58 (yoy) pada November.
Berbagai program dan kegiatan yang dijalankan selama 2023 ini, dinilai efektif dalam mendorong penurunan inflasi di Kalimantan Tengah, melalui operasi pasar gerakan pangan murah, pasar penyeimbang, pasar murah, bantuan beras subsidi, bantuan pangan, serta lainnya.
"Sederet program dan kegiatan baik yang diinisiasi Pemprov Kalteng maupun pusat serta kabupaten/kota, kami kolaborasikan sehingga berjalan cukup efektif yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas," jelasnya.

Baca juga: Terima LHP dari BPK RI, Wagub tegaskan Pemprov Kalteng komitmen terus pacu kinerja

Seperti pasar penyeimbang yang diselenggarakan secara berkelanjutan selama 2023 ke berbagai kota maupun kabupaten di Kalteng, melalui kegiatan ini pemprov menyediakan berbagai komoditas pangan yang nilainya telah disubsidi, seperti beras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, serta lainnya.
"Selama kami selenggarakan, masyarakat di berbagai tempat di Kalteng sangat antusias baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan memanfaatkan keberadaan pasar penyeimbang ini," tuturnya.
Hal ini juga merupakan wujud komitmen Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo yang berupaya menjaga tingkat inflasi agar tetap terkendali, menyediakan akses terhadap pangan murah kepada masyarakat, hingga memastikan ketersediaan maupun keamanan pangan strategis.
"Melalui Tim Satgas Ketahanan Pangan, juga secara rutin bergerak, memantau, mengevaluasi serta memastikan agar berbagai komoditas pangan strategis pasokan tetap terjaga untuk masyarakat Kalteng," jelasnya.

Baca juga: Gubernur Kalteng ingin pembangunan beri 'multiplier effect' bagi masyarakat

Program lainnya yang sangat mendukung pengendalian inflasi adalah penyediaan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog.
Dari target penyaluran 14 ribu ton beras selama 2023, hingga 28 Desember 2023 tercatat Bulog mampu mendistribusikan beras SPHP kepada masyarakat hingga 14.564 ton lebih atau 104,03 persen. Beras SPHP yang dijual sekitar Rp55 ribu per lima kilogram terbukti mampu turut membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
Di sisi lain juga terlaksana penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah pada 2023 yang menyasar 110 ribu lebih penerima bantuan pangan. Setiap penerima bantuan setiap penyalurannya mendapatkan 10 kilogram beras dari pemerintah.
Torehan prestasi Pemprov Kalteng melalui Dishanpang
Selama 2023 ini Pemprov Kalteng melalui Dishanpang juga berhasil menorehkan sejumlah prestasi di skala nasional berkat kinerja baik dan konsisten.
Dishanpang Kalteng menjadi salah satu yang berhasil menerima penghargaan dalam gelaran SPHP Award 2023 yang dilaksanakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk kategori Gelar Pangan Murah (GPM) Provinsi terbaik harapan tiga dari sebanyak 38 provinsi yang ada di Indonesia.
Pemprov Kalteng juga berkat kinerja kolaborasi yang apik Dishanpang bersama berbagai perangkat daerah lainnya menerima Insentif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Periode I sebesar Rp9,3 miliar dari pusat.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menerima secara simbolis Insentif Fiskal tersebut yang diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca juga: Komunitas ASN Anti Narkotika resmi dikukuhkan, wujud keseriusan pemprov berantas narkoba

Penerima alokasi Insentif Fiskal didasarkan pada kriteria tertentu berupa pencapaian kinerja yang berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, maupun pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional serta pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
Kemudian Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Kalimantan Tengah berpredikat baik.
OKKPD Kalimantan Tengah mendapat predikat baik dari Bapanas bersama delapan provinsi lainnya, meliputi Bali, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.
"OKKPD dengan predikat baik berarti kita sudah melakukan tugas maupun tanggung jawab keamanan daerah berkaitan pangan dengan baik," tambahnya.
Lainnya, adapun capaian Dishanpang Kalteng yakni menerima penghargaan Pahari Award dari Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah, atas kinerjanya sebagai mitra strategis terbaik dalam pengembangan ekonomi provinsi setempat pada 2023.
"Selain itu, penghargaan ini kami terima sebagai mitra terbaik pendukung pengendalian inflasi daerah Kalimantan Tengah," ujarnya.
Dishanpang Kalteng juga berhasil mendapat Predikat Menuju Informatif untuk kualifikasi badan publik perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi dengan nilai 84,57 dari Komisi Informasi.

Baca juga: Pacu perkembangan IKM, Disdagperin Kalteng fasilitasi wirausaha baru dapatkan sertifikat merek

Baca juga: Gubernur Kalteng berharap Natal bawa kedamaian dan kebahagiaan