Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti memaparkan pemanfaatan layanan jaminan sosial kesehatan pada 2023 mencapai 606,7 juta orang atau 1,6 juta jiwa per hari, meningkat dari tahun lalu.
"Pada 2022 jumlah pemanfaatan layanan kesehatan baik kunjungan sehat maupun sakit sebanyak 502,8 juta atau 1,4 juta orang per hari," ujar Ghufron dalam Kaleidoskop JKN di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis.
Ghufron mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan menjalankan amanah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, kata dia, capaian itu juga membuktikan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap layanan BPJS Kesehatan serta menyadari pentingnya jaminan kesehatan.
Selain meningkatnya pemanfaatan, BPJS Kesehatan juga mencatatkan kondisi keuangan sampai 31 Desember 2023 mencapai aset bersih Rp57,76 triliun. Menurutnya, kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan yaitu mencukupi 4,36 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan.
"Selain itu capaian positif BPJS Kesehatan pada tahun 2023 adalah pencapaian cakupan kepesertaan yang semakin luas. Per 31 Desember 2023 jumlah peserta JKN telah mencapai 267,3 jiwa atau sekitar 95,75 persen," katanya.
Capaian-capaian itu, lanjut Ghufron, menjadikan BPJS Kesehatan kerap menjadi rujukan sistem jaminan kesehatan oleh sejumlah negara.
Sementara itu Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto mengatakan pencapaian selama satu dekade ini menjadi fondasi dalam menentukan arah kebijakan ke depannya.
"Hal ini tidak hanya untuk melanjutkan program jaminan sosial, tapi jaminan sosial ini dapat terus berlangsung dan melindungi, serta memberi rasa aman bagi masyarakat," katanya.
Agus juga menyampaikan pada era yang serba digital ini harus digunakan untuk meningkatkan mutu layanan kepada para peserta.
Karena, kata dia, seiring meningkatnya kepuasan peserta, maka akan semakin meningkatkan cakupan kepesertaan yang menjangkau seluruh pelosok negeri.
"Capaian positif BPJS Kesehatan pada 2023 menciptakan gambaran bagi masa depan Indonesia. Penting untuk terus mempertahankan jaminan sosial untuk keberlanjutan pembangunan di Indonesia," katanya.
