Palangka Raya (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah mencatat angka kemiskinan di kota setempat pada 2023 turun dari 65 ribu menjadi 64 ribu.
"Selama 2023 Pemkot Palangka Raya berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 1.000 jiwa," kata Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Riduan di Palangka Raya, Kamis.
Dia mengatakan, pencapaian ini tidak lepas dari berbagai program yang diluncurkan pemerintah kota sesuai dengan arahan Penjabat Wali Kota, Hera Nugrahayu.
Beberapa program tersebut antara lain adalah bantuan sosial tunai, bantuan pangan non-tunai, program keluarga harapan. Termasuk program baru, kartu Pandohop Itah.
“Program-program ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, khususnya yang berada di bawah garis kemiskinan,” kata Riduan.
Dinsos terus melakukan pendampingan dan pengawasan secara rutin untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan baik.
Ia menambahkan pemerintah kota juga berupaya untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi warga miskin melalui program kredit usaha rakyat, bantuan modal usaha, dan bimbingan kewirausahaan.
“Kami berharap dengan adanya program-program ini, warga Palangka Raya yang miskin dapat segera bangkit dan keluar dari zona kemiskinan,” katanya.
Baca juga: Pemkot Palangka Raya fasilitasi sertifikasi halal enam rumah potong unggas
Penanganan kemiskinan menjadi salah satu fokus program Pemkot Palangka Raya. Beberapa langkah terkait penanggulangan kemiskinan antara lain meningkatkan koordinasi dan sinergi antara instansi dalam penyusunan dan pelaksanaan program hingga tingkat kelurahan.
Sebagai langkah awal, organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Palangka Raya menyusun program kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan yang berkolaborasi dengan seluruh perangkat daerah.
Pemkot Palangka Raya juga mendorong pemberdayaan masyarakat miskin melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi dan transportasi.
Mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi tentang kemiskinan, baik dari BPS maupun dari instansi lain, sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan.
Di sisi lain, dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem, pemerintah setempat menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dalam melaksanakan intervensi pengendalian pangan untuk mendukung Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"Ada tiga strategi yang bersama-sama pemerintah lakukan untuk menyukseskan program ini, meliputi penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan," katanya.
Baca juga: Pemko Palangka Raya hubungkan dua kelurahan terisolir dengan jembatan gantung
Baca juga: Dishub Palangka Raya layani uji KIR gratis
Baca juga: Disdik Palangka Raya: Sekolah rawan terdampak banjir harus ditingkatkan kewaspadaan
Angka kemiskinan di Palangka Raya turun 1.000 jiwa
Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Riduan. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi
