Bawaslu Kotim gelar apel siaga pengawasan masa tenang dan pungut hitung

Sampit (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menggelar apel siaga pengawasan menyambut masa tenang dan pemungutan serta perhitungan suara Pemilu 2024, Minggu.

Bupati Kotim Halikinnor yang hadir dalam kegiatan tersebut di Sampit berpesan kepada seluruh pengawas, baik tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa/kelurahan agar selalu profesional dalam bekerja.

"Harapan kami dengan kesiapsiagaan dari Pengawas Pemilu dapat mencegah atau meminimalkan kecurangan atau permasalahan yang terjadi di lapangan," ucapnya.

Apel siaga tersebut dilaksanakan di gedung voli indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 2,5 Sampit. Peserta apel antara lain Panwaslu kecamatan, pengawas kelurahan dan desa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Kotim Fajrurrahman, Dandim 1015/Sampit Letkol Inf Muhammad Tandri Subrata, Kepala Kejari Kotim Donna R. Sitorus, perwakilan KPU dan Polres Kotim, serta jajaran Bawaslu.

Halikinnor mengatakan, suksesnya pelaksanaan Pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tapi juga semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, seluruh unsur diminta agar dapat mengawal bersama untuk menjaga kondusivitas wilayah khususnya Kotim.

"Saya berharap para Pengawas Pemilu menjaga kesehatan fisik dan mental mengingat tahapan demi tahapan yang akan menguras tenaga. Mari, bersama-sama kita ciptakan Pemilu yang damai, berkualitas, dan berintegritas," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kotim Muhamad Natsir menyampaikan, masa kampanye telah berakhir dan memasuki masa tenang, serta akan segera dilaksanakan pemungutan dan perhitungan suara. Para jajaran pengawas harus meningkatkan kesiapsiagaan dalam melakukan pengawasan beberapa hari kedepan.

"Jadi, kami menggelar apel siaga hari ini sebagai bentuk kesiapan dan menambah semangat serta motivasi dalam menjalankan tugas pengawasan,"  ujarnya.

Natsir menyebutkan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan di masa tenang ini adalah memastikan tidak ada lagi kampanye dalam bentuk apapun, contohnya tidak boleh ada alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang, sehingga dalam hal ini pihaknya berkoordinasi dengan KPU akan segera melakukan penertiban.

Kemudian, masing-masing komisioner akan menyebar ke 17 kecamatan guna melakukan patroli untuk mencegah adanya pelanggaran, seperti serangan fajar atau politik uang (money politic) yang rawan terjadi selama masa tenang.

"Patroli ini juga dimaksudkan untuk memastikan tidak ada kampanye terselubung atau kampanye diluar jadwal kampanye, karena itu sudah ada delik pidananya dan ada sanksinya, baik itu penjara atau denda," lanjutnya.

Baca juga: Pj Bupati Kobar pimpin langsung pelepasan distribusi logistik pemilu 2024

Selanjutnya, pada hari pemungutan suara pengawas harus mewaspadai adanya euforia masyarakat yang ingin mencoblos tapi tidak sesuai ketentuan. Sebab, sekarang warga tidak boleh sembarangan pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS), kalaupun karena suatu kondisi yang membuat warga tersebut harus pindah TPS yang bersangkutan harus memiliki surat pindah memilih dari KPU.

"Biasanya yang seperti ini adalah warga dari luar pulau yang bekerja di perusahaan perkebunan, mereka merasa berhak memilih presiden dan wakil presiden lalu merangsek masuk ke TPS, padahal mereka terdaftarnya di TPS daerah asalnya dan tidak mengurus pindah memilih. Hal seperti ini yang kami antisipasi supaya tidak terjadi," jelasnya.

Ia menambahkan, jika ada warga yang mencoblos tidak sesuai dengan TPS yang terdaftar maka pihaknya dapat merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Namun, pihaknya berharap PSU tidak sampai terjadi, sebab dapat merugikan baik dari surat suara maupun waktu dan tenaga yang telah terpakai.

Baca juga: KPU Kalteng prioritaskan istribusi logistik ke kecamatan terjauh

Baca juga: Kodim 1016 Palangka Raya siap amankan jalannya Pemilu 2024

Baca juga: Polda Kalteng gelar apel pemberangkatan 335 personel PAM TPS pemilu