Usai Prabowo-Gibran resmi diumumkan menang, AHY akan bahas posisi Demokrat di kabinet

id AHY,Demokrat,Kalteng,Prabowo Gibran, Kabinet Indonesia Maju

Usai Prabowo-Gibran resmi diumumkan menang, AHY akan bahas posisi Demokrat di kabinet

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan membahas posisi Demokrat dalam susunan Kabinet Indonesia Maju 2024-2029 usai Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dinyatakan secara resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

"Kami ingin pertama menunggu dulu. Kita juga tahu bahwa 20 Maret menjadi momen yang penting, pengumuman secara resmi dan final dari KPU terkait dengan hasil Pemilu. Barulah secara moral dan etis, kita bisa bicara lebih jauh," kata AHY usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Diketahui bahwa 20 Maret 2024 adalah jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan secara resmi perolehan suara dari pelaksanaan Pilpres 2024. Proses rekapitulasi suara saat ini masih terus berlangsung.

AHY mengatakan partai Koalisi Indonesia Maju diagendakan kembali berkumpul usai proses pengumuman resmi pemenang Pilpres untuk membahas langkah-langkah menuju proses pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

"Maka tentu langkah pertama koalisi Indonesia Maju akan segera bertemu dan kita akan membahas langkah-langkah menuju ke 20 Oktober 2024," ucapnya.

Dalam pertemuan itu, kata AHY, juga akan dibahas strategi transisi Kepala Negara yang baik, serta menyiapkan pemerintahan yang berkualitas dan kapabel sesuai visi dan misi pasangan calon 2 selama berkampanye.

"Sehingga program-program, kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo hari ini, segala yang sudah baik, bisa kita kawal dan lanjutkan ke depan," tuturnya.

AHY mengatakan Demokrat tidak ingin terburu-buru membahas posisi partai dalam koalisi mendatang, sebab segala sesuatunya perlu penilaian secara terukur dari presiden terpilih.

"Kita tahu Presiden memiliki hak prerogatif, kami hanya ingin menyampaikan apa yang diperjuangkan bersama. Tentu pada akhirnya tidak hanya peran, memang pada akhirnya akan berbicara portofolio semacam apa, tapi biarkan itu menjadi milik Presiden mendatang karena kami menghormati prosesnya," imbuhnya.