Barut paparkan pembangunan pada rakor optimalisasi pemerintahan

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyampaikan paparan tentang pembangunan dan permasalahan APBD setempat pada rapat koordinasi (rakor) dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah  2024, yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam rakor tersebut Penjabat Bupati Barito Utara Muhlis menyampaikan paparan tentang pembangunan dan permasalahan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 pada rapat koordinasi bupati/wali kota dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah 2024.

"Analisis tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Barito Utara dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan bertahap, yang mengindikasikan perbaikan dalam aspek-aspek penting pembangunan manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup," kata Muhlis di Palangka Raya, Rabu.

Menurut dia, penurunan angka kemiskinan pada 2023 menjadi 5,35 persen menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barito Utara. 

Selama periode 2021 hingga 2023 angka penggangguran menunjukkan dinamika yang relatif stabil yang menunjukkan adanya keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan lapangan kerja di berbagai bidang.

"Peningkatan ekonomi pada tahun 2022 mencerminkan pemulihan pasca pandemi dan keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi pertumbuhan ekonomi," kata dia. 

Dia mengatakan, penurunan pada tahun 2023 mengindikasikan sektor pertambangan dan gas yang merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Barito Utara mengalami penurunan sebagai akibat dari turunnya harga batu bara di pasar nasional, regional dan internasional.

Pendapatan perkapita di Barito Utara, menurut dia, dari 2021 hingga 2023 terdapat peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam ekonomi di daerah ini yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Selain menyampaikan capaian makro pembangunan Barito Utara, Pj Bupati Muhlis juga menyampaikan beberapa permasalahan dan penjelasan penyebab kurangnya serapan anggaran APBD Barito Utara 2021, 2022 dan 2023 yang tertuang secara rinci di dalam paparan yang disampaikan.

Pj Bupati Muhlis menyampaikan beberapa upaya dalam meningkatkan serapan anggaran tersebut. 

"Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara memaksimalkan monitoring dan evaluasi kinerja seluruh pengguna anggaran per triwulan, mengefektifkan pelaksanaan rapat pra tepra perbulan, rakordal pertriwulan serta pelaksanaan rapim tepra sesuai kebutuhan dan prioritas," kata Muhlis.

Dalam rakor tersebut dihadiri Penjabat Bupati Barito Utara Muhlis, Pj Sekda Jufriansyah serta bupati/wali kota se-Kalteng.

Rakor dibuka Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, dihadiri Wakil Gubernur Kalteng, bupati/wali kota dan jajaran se Kalteng. 

Wagub Kalteng  Edy Pratowo mengatakan rakor ini dilaksanakan untuk menyatukan pandangan dan menyinkronkan pelaksanaan program-program yang dijalankan oleh Pemprov Kalteng. 

Gubernur Kalteng  Sugianto Sabran dalam arahannya menyampaikan seluruh tingkatan eksekutif, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota harus mempunyai tekad dan komitmen yang sama, serta sinergi yang kuat dalam membangun Provinsi Kalteng.

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus dioptimalkan untuk memperkuat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” kata Sugianto Sabran.