Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Halikinnor menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera mengadakan rapat evaluasi sehubungan dengan kenaikan angka stunting di wilayah setempat.
“Angka stunting Kotim cukup tinggi, sebelumnya kita turun di angka 22 persen tapi sekarang malah naik menjadi 35 persen. Untuk itu saya minta OPD terkait segera adakan rapat evaluasi,” kata Halikinnor di Sampit, Senin.
Hal itu ia sampaikan di sela acara peresmian gedung sekretariat Bunda PAUD Kotim di Jalan Seribu Dahan, Sampit. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, dan sejumlah OPD lainnya.
Berdasarkan survei dari pemerintah pusat prevalensi stunting Kotim pada 2023 berada di angka 35,5 persen, sedangkan tahun sebelumnya angka stunting Kotim berada di kisaran 22 persen.
Sementara itu, pada Desember 2023 lalu Pemkab Kotim telah melakukan terobosan dalam upaya penurunan angka stunting di wilayah tersebut, berupa Grebek Stunting dengan cara membagikan telur dan susu ke rumah-rumah warga yang anaknya terindikasi stunting.
Anggaran kurang lebih Rp1 miliar digelontorkan untuk program Grebek Stunting selama tiga bulan berturut-turut dengan jumlah sasaran 2.163 anak.
Baca juga: Pemkab Kotim pertimbangkan tali asih bagi pemilik bangunan di bantaran sungai
Menurut laporan Kepala Dinas Kesehatan bersama OPD lainnya yang terlibat, seharusnya dengan upaya Grebek Stunting ada penurunan kasus. Namun, ternyata pemerintah pusat melakukan pengambilan sampel tidak secara merata, melainkan pada titik-titik atau lokus dengan kasus stunting paling banyak.
“Mungkin itu supaya kita termotivasi dan lebih gigih dalam penurunan stunting, karena pemerintah pusat menargetkan angka stunting 14 persen pada 2024 ini,” ucapnya.
Ia menambahkan, upaya pemerintah daerah memberikan bantuan telur dan susu memang tidak langsung memberikan hasil yang nyata, karena berhubungan dengan proses pertumbuhan dan fisik manusia. Akan tetapi, setidaknya anak-anak yang mendapat bantuan menjadi lebih sehat.
Kendati demikian, Halikinnor tetap meminta semua pihak terkait melakukan rapat evaluasi terkait penanganan stunting dan berupaya mencari inovasi atau terobosan baru untuk menekan bahkan jika mungkin menghapuskan stunting di Kotim.
Ia juga menginstruksikan agar OPD terkait memberdayakan mitra pemerintah daerah dalam upaya penanganan stunting, seperti Bunda PAUD dan kelompok kerja, TP PKK kabupaten maupun kecamatan, Posyandu dan lainnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat, terutama para orang tua yang anaknya terindikasi stunting, untuk turut serta dalam upaya penanganan stunting yakni dengan memastikan pemenuhan gizi anak dan ibu hamil.
Baca juga: Pemkab Kotim ajukan raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Dayak
Baca juga: Bupati Kotim dukung Bunda PAUD tingkatkan peran memajukan pendidikan
Baca juga: Disdik telusuri video pornografi diduga pelajar Kotim
