Bawaslu Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah mensosialisasikan pengawasan partisipatif kepada berbagai elemen masyarakat sebagai upaya menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024.
"Pada hari ini kami melibatkan organisasi masyarakat, mahasiswa hingga akademisi, untuk mensosialisasikan pentingnya pengawasan pada pelaksanaan pilkada," kata Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya, Endrawati, Rabu.
Dia menjelaskan pengawasan partisipatif merupakan pengawasan yang dilakukan masyarakat secara sukarela. Artinya, masyarakat diminta meningkatkan kesadaran diri dan kepekaan terhadap sesuatu hal yang diduga dapat mengarah kepada pelanggaran Pilkada 2024.
"Karena kami sangat sadar peran masyarakat itu sangat penting untuk turut mengawasi jalannya pelaksanaan Pilkada 2024," ucapnya.
Baca juga: DPRD Palangka Raya ingatkan jamaah haji waspadai cuaca panas ekstrem
Baca juga: DPRD Palangka Raya ingatkan jamaah haji waspadai cuaca panas ekstrem
Pasalnya, lanjut Endrawati, untuk mengawasi pelaksanaan pilkada tahun 2024 di Kota Palangka Raya yang terdiri dari 30 kelurahan dan lima kecamatan ini, tidak dapat dilakukan hanya oleh Bawaslu saja.
Ia mencontohkan, seperti yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan pada Februari 2024, masyarakat banyak memberikan informasi terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu melalui aplikasi WhatsApp.
"Memang tidak ada masyarakat yang melaporkan secara resmi, kami hanya menerima informasi. Tetapi informasi itu juga merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi kami lembaga pengawas pemilu," ujarnya.
Untuk itu, melalui kegiatan ini ia berharap kepada para peserta segala informasi yang disampaikan, agar dapat melanjutkan berbagai informasi yang didapat kepada seluruh masyarakat.
Hal tersebut dilakukan, agar kesadaran masyarakat terhadap suksesnya Pilkada 2024 dapat meningkat sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah dan dapat membawa daerah semakin baik lagi.
"Semakin banyaknya masyarakat yang secara sukarela mengawasi pilkada, tentunya kami yakin ke depan pesta demokrasi di daerah ini dapat lebih baik lagi," demikian Endrawati.
Baca juga: Komisi B DPRD: Peternak Palangka Raya perlu pembinaan pengelolaan pakan
Baca juga: Pemkot diminta usut tingginya harga daging ayam di Palangka Raya
Baca juga: BPBD Palangka Raya akomodir relawan damkar untuk antisipasi karhutla
Baca juga: Komisi B DPRD: Peternak Palangka Raya perlu pembinaan pengelolaan pakan
Baca juga: Pemkot diminta usut tingginya harga daging ayam di Palangka Raya
Baca juga: BPBD Palangka Raya akomodir relawan damkar untuk antisipasi karhutla
