Kuala Pembuang (ANTARA) - DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah meminta peran aktif pemerintah desa dalam melakukan pendataan terhadap rumah tidak layak huni di wilayahnya.
"Kami minta pemerintah desa agar proaktif untuk mendata rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya, sehingga nantinya dapat diusulkan dan mendapat program bedah rumah dari pemerintah daerah," kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan Bejo Riyanto di Kuala Pembuang, Selasa.
Menurutnya hal ini penting dilakukan karena syarat untuk mendapat bantuan atau program bedah rumah dari pemerintah tergantung dari usulan yang dilakukan pemerintah desa (pemdes).
"Apabila pihak desa tidak serius mengatasi hal tersebut tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
"Apabila pihak desa tidak serius mengatasi hal tersebut tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Dia menekankan, terlebih untuk kepala desa diharapkan proaktif mendata rumah RTLH masyarakat untuk diusulkan perbaikan. Kepala desa diharap bisa memaksimalkan kegiatan ini.
"Sehingga dengan begitu mereka bisa mendapat rumah yang layak,” katanya.
"Sehingga dengan begitu mereka bisa mendapat rumah yang layak,” katanya.
Dia mengatakan program bedah rumah sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang kurang mampu untuk mendapat tempat tinggal layak huni.
"Jadi kami pun juga mendorong agar program ini konsisten dan terus ditingkatkan realisasinya," ujar Bejo.
"Jadi kami pun juga mendorong agar program ini konsisten dan terus ditingkatkan realisasinya," ujar Bejo.
Terlebih menurutnya masyarakat juga banyak yang menantikan program ini, karena memang sangat membantu untuk memiliki hunian yang layak.
