Sampit (ANTARA) -
“Pemerintah daerah harus konsisten dalam mengimplementasikan program prioritas daerah, apalagi ini sudah mendekati akhir masa jabatan periode pemerintahan daerah saat ini,” kara Sekretaris Fraksi Golongan Karya (Golkar) Abdul Kadir di Sampit.
Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kotim 2023 beberapa waktu lalu.
Fraksi Golkar DPRD Kotim menilai secara kuantitatif capaian angka-angka yang disebutkan dalam laporan mulai dari perencanaan capaian target maupun daya serap anggaran perlu menjadi perhatian bersama legislatif maupun eksekutif.
Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) perlu dihitung ulang supaya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak kerepotan dalam menghitung dan mengejar target realisasi anggaran secara rasional sesuai dengan kondisi objektif daerah.
“Termasuk penggunaan dana bagi hasil sawit 2023 lalu yang senilai Rp46 miliar dan tahun ini senilai Rp41 miliar perlu tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” lanjutnya.
Oleh sebab itu, Fraksi Golkar mengingatkan agar pemerintah daerah konsisten dalam implementasi program prioritas daerah, terlebih mendekati akhir masa jabatan.
Baca juga: Bupati Kotim upayakan pemerataan penempatan nakes dan guru
Dengan begitu pemerintah daerah dapat dengan mudah mengukur capaian pembangunan dengan struktur dan rencana sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah
Salah satunya dalam perencanaan infrastruktur, konsistensi atas perencanaan yang telah ada perlu menjadi perhatian.
Disebutkan, infrastruktur dalam kota yang setiap saat menimbulkan banjir bila musim hujan dan konsistensi perencanaan infrastruktur yang telah berjalan pada kecamatan dan desa guna membuka isolasi daerah mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Contohnya peningkatan Jalan Poros di desa Cempaka Mulia Timur menuju Kecamatan Pulau Hanaut yang terhenti. Ini menjadi catatan konsistensi dalam perencanaan dan program, mohon ini jadi perhatian pemerintah daerah,” ucap Abdul Kadir
Ia menambahkan, dalam pelaksanaan program pembangunan Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah untuk dapat melakukan perencanaan secara terencana sesuai dengan tahapan realisasi anggaran.
Supaya program tidak bertumpuk di akhir tahun yang berdampak pada waktu yang terburu-buru, dipaksakan dan akhirnya mengabaikan kualitas pengerjaan program.
Baca juga: Warga binaan Lapas Sampit sukses membudidayakan sayuran hidroponik
Baca juga: Bupati Kotim perjuangkan keberlanjutan jalan Seranau-Pulau Hanaut
Baca juga: Masyarakat Kotim sangat terbantu program khitanan massal
