Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menggelar bimbingan teknis (bimtek) guna mengembangkan kompetensi pegawai sehingga dapat menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang seragam dan sesuai standar.
"Melalui bimtek ini diharapkan terwujud pengembangan kompetensi kasubbag keuangan dan bendahara, sehingga dapat menyajikan laporan yang sesuai standar," kata Staf Ahli Bupati Kotim Rusmiati di Sampit, Selasa.
Bimtek penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim ini dipusatkan di balai diklat BPKSDM dengan diikuti 108 peserta.
Pesertanya meliputi kepala sub bagian (kasubbag) keuangan dan bendahara di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan bendahara dari puskesmas di lingkungan Pemkab Kotim. Dalam bimtek ini, BKPSDM Kotim mendatangkan dua narasumber, yakni dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Inspektorat Kotim yang memang sudah kompeten di bidangnya.
Rusmiati melanjutkan, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam suatu periode tertentu. Pegawai yang memiliki jabatan pada bagian keuangan wajib memiliki kompetensi mengenai pembuatan laporan keuangan dimaksud. Namun, sejauh ini masih terdapat penyusunan laporan keuangan yang belum sepenuhnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan masih banyak OPDyang terlambat dalam penyampaiannya.
Sementara berdasarkan data pengembangan kompetensi dari 49 OPD dan kecamatan pejabat keuangan, yaitu kasubbag keuangan dan bendahara tidak semua memiliki kompetensi terkait pelatihan keuangan.
"Dari data itu, kasubbag keuangan yang sudah mengikuti hanya 18 orang, sedangkan bendahara kurang lebih 58 orang belum mendapat pengembangan kompetensi di bidang tersebut," beber dia.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan/bimtek di bidang keuangan, khususnya pembuatan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).
Saat ini penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat disusun berdasarkan penerapan akuntansi basis akrual dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.
"Disamping agar laporan keuangan sesuai SAP, pengembangan kompetensi ini juga upaya kita agar kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kesebelas kalinya," imbuhnya.
Baca juga: DPRD Kotim apresiasi simulasi sispamkota pengamanan pilkada
Mengingat pentingnya hasil yang ingin dicapai, Rusmiati pun berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti bimtek dengan serius agar setiap materi yang disampaikan narasumber bisa dipahami dengan baik.
Kepala BKPSDM Kotim Kamaruddin Makkalepu melalui Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur Eva Fauziah menambahkan, bimtek ini dilaksanakan untuk menciptakan laporan keuangan yang seragam dan mudah dipahami.
"Hasil yang diharapkan melalui bimtek ini adalah setiap laporan keuangan memiliki format dan metode yang seragam, dengan adanya kesamaan format setiap instansi, PSAK, menjadi solusi agar pengguna laporan keuangan lebih mudah memahaminya," jelasnya.
Selain itu, memudahkan akuntan untuk menganalisis dan membandingkan isinya dengan laporan keuangan sebelumnya dalam penyajian informasi laporan keuangan.
Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas ini bermanfaat bagi pengguna laporan dalam pembuatan keputusan laporan ekonomik.
Baca juga: Pelajar Kotim torehkan prestasi di O2SN tingkat nasional
Baca juga: 31 putra-putri Kotim dapat beasiswa SDM perkebunan kelapa sawit
Baca juga: 1.113 peserta ramaikan Expo Nasional MA Plus Keterampilan di Kotim
Pengembangan kompetensi pegawai Kotim untuk keseragaman laporan keuangan
Suasana bimtek penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dilingkungan Pemkab Kotim, Selasa (27/8/2024). ANTARA/Devita Maulina.
