Sampit (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menilai perlunya intervensi dari pemerintah pusat untuk mendongkrak capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Kepala Disdukcapil Kotim Agus Tripurna Tangkasiang di Sampit, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya berharap Pemerintah pusat bisa mengambil langkah terhadap lembaga pengguna dan departemen lainnya.
"Jadi, ada satu aturan terkait penerapan IKD, baik itu di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota," ujarnya.
Dikatakan, IKD merupakan KTP-elektronik berbentuk digital yang berisi informasi elektronik yang bisa digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas dari yang bersangkutan.
Agus mengatakan bahwa sudah lebih dari satu setengah tahun sejak Disdukcapil Kotim meluncurkan program IKD, yakni 20 Maret 2023, sebagai tindak lanjut dari Permendagri nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko KTP.
"Namun, capaian aktivasi IKD di Kotim saat ini baru 16,53 persen masih cukup jauh dari target nasional 25 persen. Padahal, sebenarnya target tersebut merupakan target 2023 yang belum tercapai dan menjadi target 2024," beber dia.
Sulitnya mencapai target tersebut, lanjut Agus, tidak hanya terjadi di Kotim melainkan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, informasinya hingga akhir 2024 ini pun kemungkinan besar target itu belum bisa tercapai.
Hal ini tak lepas dari berbagai kendala dalam penerapan IKD. Salah satu kendala yang menjadi sorotan pihaknya adalah masih banyak lembaga bahkan departemen pemerintahan yang belum welcome atau menerima penggunaan IKD dalam pelayanan administrasi.
"Masih banyak yang meminta fisik untuk keperluan administrasi, misalnya ketika berurusan ke bank atau membayar pajak masih diminta fisik atau fotokopi KTP sehingga masyarakat pun kurang termotivasi untuk mengaktifkan IKD," jelasnya.
Baca juga: Dinsos Kotim hentikan penyaluran bansos sampai Pilkada selesai
Menurut Kepala Disdukcapil Kotim itu, pemerintah pusat sebagai pengambil kebijakan tertinggi perlu mengambil langkah intervensi, misalnya dengan mengumpulkan seluruh pimpinan lembaga maupun departemen sehingga tercapai kesepakatan atau pemahaman bersama bahwa fungsi IKD sama dengan KTP.
Dengan demikian, ketika masyarakat mengurus administrasi tidak perlu lagi membawa KTP fisik, cukup dengan handphone android atau iOS yang teraktivasi IKD. Melalui cara itu pula masyarakat bisa merasakan manfaat praktis dari penggunaan IKD yang selama ini digaungkan.
Ia menambahkan, meskipun kemungkinan untuk mencapai target 25 persen pada akhir 2024 cukup sulit, namun pihaknya bersama Disdukcapil kabupaten/kota lainnya berprinsip untuk terus mengimbau masyarakat agar mengaktivasi IKD.
"Kami juga sudah melakukan stressing kepada operator kami jadi setiap warga yang meminta layanan administrasi kependudukan di Disdukcapil maupun mal pelayanan publik wajib mengaktivasi IKD dengan harapan persentase kita bisa naik," demikian Agus.
Baca juga: Tandak Intan Kaharingan ajang pembangunan mental spiritual di Kotim
Baca juga: Bulog Sampit pastikan stok beras di Kotim aman jelang pergantian tahun
Baca juga: 6.000 paket sembako murah digelontorkan tekan inflasi di Kotim
Disdukcapil Kotim: Perlu intervensi pemerintah untuk dongkrak capaian IKD
Kepala Disdukcapil Kotim Agus Tripurna Tangkasiang ketika ditemui di rumah jabatan bupati Kotim beberapa waktu lalu. ANTARA/Devita Maulina.
