Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Subandi menyoroti masalah kekosongan tenaga operator dan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang mulai mengganggu pelayanan publik.
"Efisiensi anggaran membuat Disdukcapil harus beradaptasi, tapi kami ingin memastikan meskipun terdampak instruksi presiden, pelayanan tetap berjalan lancar dan tidak merugikan masyarakat," katanya di Palangka Raya, Selasa.
Menurut Subandi, Disdukcapil sejauh ini sudah berupaya mempertahankan kualitas layanan dengan inovasi seperti Si-DOI, yang mempermudah masyarakat mengurus administrasi kependudukan lewat pendaftaran online.
"Si-DOI bisa diakses dari mana saja melalui handphone, tapi keberhasilan teknologi ini harus diimbangi dengan SDM yang memadai agar pelayanan tidak terhambat," ujarnya.
Namun, ia mengungkapkan tantangan besar saat ini adalah banyaknya posisi operator dan admin yang kosong pada 2025, karena sebagian staf yang lolos CPNS ditempatkan di luar Disdukcapil.
"Kekosongan ini berpotensi menghambat layanan, kami mendesak Disdukcapil berkoordinasi dengan BKPSDM untuk segera mengisi posisi tersebut," tegasnya.
Subandi yang berasal dari Partai Golkar menegaskan bahwa pihaknya siap mengalokasikan anggaran khusus demi pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM di Disdukcapil agar pelayanan bisa optimal.
"Kami ingin ada tindakan nyata, bukan sekadar laporan kunjungan, supaya pelayanan administrasi kependudukan tetap lancar dan masyarakat tidak dirugikan," katanya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Palangka Raya, Sabirin Muhtar, mengakui adanya kendala kekosongan tenaga dan menyambut baik perhatian DPRD untuk bersama-sama mencari solusi.
"Kami berkomitmen segera koordinasi dengan BKPSDM agar posisi kosong cepat terisi sehingga pelayanan tetap maksimal dan tidak ada hambatan bagi masyarakat," demikian Subandi.
