Pemkab Barut dan Barsel bahas klaim lahan tambang di wilayah PT MUTU

id sengketa lahan tambang barito utara barito selatan,klaim lahan ,pt mutu,tambang batu bara,barito utara,barito selatan,kalteng

Pemkab Barut dan Barsel bahas klaim lahan tambang di wilayah PT MUTU

Pemkab Barito Utara dan Barito Selatan melaksanakan rapat mediasi terkait permasalahan klaim hak kelola lahan yang berada dalam wilayah IUP PT MUTU di Muara Teweh, Senin (19/5/2025). ANTARA/Dokumen Pribadi

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Barito Selatan, Kalimantan Tengah, mengadakan rapat koordinasi terkait permasalahan klaim hak kelola lahan yang berada dalam wilayah tambang batu bara PT Multi Tambang Jaya Utama (MUTU).

Rapat dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara Gazali serta dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kebangpol) Barito Utara Rayadi dan Kaban Kesbangpol Barito Selatan Edi Suharto Kepala BPN Barito Utara, serta pihak terkait lainnya di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, Senin.

Permasalahan muncul dari klaim dua kelompok masyarakat, yakni kelompok Edi Sumantri yang berdomisili di Desa Muara Mea, Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara dan kelompok Hariono dari Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan. Kedua kelompok ini mengklaim lahan yang saat ini berada di dalam wilayah IUP PT MUTU.

Asisten Sekda Barito Utara Gazali menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini melalui mekanisme yang tertib dan sesuai regulasi.

Ia juga menyoroti perlunya data pendukung dari masing-masing pihak yang bersengketa untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mediasi.

Kaban Kesbangpol Barito Utara Rayadi menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, pihak perusahaan, dan kelompok masyarakat sangat penting guna mencegah konflik yang lebih luas.

Baca juga: Stand UMKM Barito Utara kenalkan potensi daerah di Kalteng Expo 2025

Hal senada juga disampaikan Kaban Kesbangpol Barito Selatan Edi Suharto yang mengusulkan perlunya verifikasi lapangan sebagai langkah lanjutan sebelum pengambilan keputusan.

Rapat ini menjadi langkah awal penyamaan persepsi antar pihak dan akan ditindaklanjuti dengan pengumpulan data, klarifikasi, serta mediasi lanjutan demi menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Baca juga: Satpol PP Barito Utara tertibkan PKL di jalur protokol Muara Teweh

Baca juga: Pj Bupati Barito Utara apresiasi Karnaval FBIM 2025

Baca juga: Hadiri pembukaan FBIM, Pj Bupati Barut harapkan kontingen junjung sportivitas


Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.