Sampit (ANTARA) - Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Irawati mendampingi tim Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meninjau langsung kondisi bangunan yang akan dijadikan Sekolah Perintis guna memastikan kelayakan sebelum digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
"Pendampingan ini untuk meninjau langsung kelayakan Sekolah Perintis, yang menjadi salah satu tahapan membangun Sekolah Rakyat. Itu yang harus kita siapkan terlebih dahulu," kata Irawati di Sampit, Jumat.
Dalam kegiatan itu, Irawati turut didampingi Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan lainnya.
Irawati menjelaskan, ada dua kabupaten di Kalimantan Tengah yang diberi kepercayaan untuk menjalankan Sekolah Rakyat, yakni Kotim untuk Sekolah Rakyat tingkat SLTA dan Gunung Mas untuk Sekolah Rakyat tingkat SLTP.
Namun sebelum Sekolah Rakyat itu dibangun oleh pemerintah pusat, maka dalam tahapannya pemerintah kabupaten diminta untuk menyiapkan Sekolah Perintis terlebih dahulu.
Pemkab Kotim pun telah menyiapkan bangunan yang akan dijadikan Sekolah Perintis yang berlokasi di kawasan Islamic Center Jalan Jenderal Sudirman Km 3 Sampit.
Bangunan itu merupakan asrama haji yang sudah lama tidak difungsikan dan rencananya akan dijadikan asrama siswa, serta beberapa ruangan lainnya akan digunakan sebagai ruang kelas.
Kunjungan dari tim Kementerian PU kali ini untuk memastikan bangunan tersebut layak, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitas yang tersedia, seperti kamar mandi, toilet maupun asrama murid dan tenaga kependidikan yang nantinya menempati bangunan itu.
"Dari perbincangan dengan perwakilan Kemen PU, Kotim layak untuk dijadikan Sekolah Perintis. Walaupun, ada beberapa yang perlu diperbaiki, seperti toilet dan lainnya. Tetapi dianggap wajar karena memang lama tidak difungsikan," beber dia.
Bukan hanya itu, Irawati menyampaikan bahwa hasil penilaian tim Kementerian PU bahwa Kotim termasuk yang terbaik dalam mempersiapkan Sekolah Perintis. Adapun, beberapa kekurangan yang ada masih dapat dibenahi.
Dengan demikian, Wabup Kotim ini pun optimis Sekolah Perintis dapat mulai beroperasi sesuai jadwal, yakni pada 14 Juli 2025, mengikuti kalender pendidikan nasional.
"Intinya penilaian dari Kementerian PU sudah bagus, untuk kekurangannya akan diperbaiki sambil berjalan oleh mereka karena kita hanya sebagai fasilitator. Tahap selanjutnya, mereka akan rapat dengan kementerian lainnya untuk kelayakan Sekolah Perintis yang kita siapkan ini," lanjutnya.
Baca juga: Disdik Kotim : Penerapan sistem digital dapat cegah praktik penahanan ijazah
Irawati meneruskan, saat ini pemerintah daerah juga tengah melakukan pendataan 100 anak yang akan diusulkan sebagai calon siswa di Sekolah Perintis. Siswa ini akan dibagi menjadi empat rombongan belajar (rombel) yang masing-masing rombel terdiri 25 siswa.
Pemilihan siswa ini mengacu pada data keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial yang akan dicocokan dengan data dari Kementerian Sosial agar lebih akurat dan terverifikasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Irawati memastikan dengan cara tersebut tidak akan ada permainan atau kecurangan dalam penerimaan siswa Sekolah Perintis, seperti mengandalkan kedekatan personal atau orang dalam.
"Jadi di Sekolah Perintis ini tidak ada yang bisa bermain, misalnya karena keluarga si A lalu bisa langsung diterima, tidak bisa seperti itu. Karena di sini sesuai dengan NIK dan semua akan di kroscek lagi di lapangan serta foto-fotonya harus dibuktikan," ujarnya.
Irawati menambahkan, program Sekolah Perintis yang nantinya akan dikembangkan menjadi Sekolah Rakyat merupakan program yang berkelanjutan. Bukan hanya memberikan manfaat bagi peserta didik, tetapi juga pihak keluarga.
Baca juga: Pemkab Kotim dukung kaderisasi Ansor untuk tingkatkan partisipasi membangun daerah
Disamping anak yang mendapat pendidikan gratis dan berkualitas, pemerintah juga menyiapkan program bantuan keluarga dari anak tersebut. Bantuan ini bukan berupa uang, tetapi berupa usaha atau barang.
Selain itu, apabila rumah yang bersangkutan berdiri di atas tanah dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) dan SKT (Surat Keterangan Tanah) pribadi maka ada peluang mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah.
Program ini merupakan upaya Presiden Republik Indonesia untuk memutus mata rantai kemiskinan, sehingga diharapkan penerima program ini benar-benar tepat sasaran.
"Nanti anak-anak yang bersekolah di sini nanti bukan lagi anak yang miskin tetapi anak yang hebat, seperti keinginan Presiden untuk mencetak SDM unggul demi menyambut Indonesia Emas 2045," demikian Irawati.
Baca juga: Disnakertrans Kotim prihatin 128.839 pekerja belum terlindungi jaminan sosial
Baca juga: Jaga nilai kebhinekaan, Polres Kotim gelar doa bersama lintas agama
Baca juga: KPU Kotim: Pengantian caleg terpilih Ahyar Umar tunggu putusan inkrah
