Pemerintah alokasikan Rp200 triliun ke enam bank Himbara

id Menkeu Purbaya,bank Himbara,Kalteng,Pemerintah alokasikan Rp200 triliun ke enam bank Himbara,Menteri Keuangan Purbaya

Pemerintah alokasikan Rp200 triliun ke enam bank Himbara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi salam saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU/aa.)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah akan menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke enam bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai Jumat (12/9).

Meski tidak merinci seluruh nama bank penerima, ia menyebut dua di antaranya merupakan bank syariah, salah satunya Bank Syariah Indonesia (BSI).

Pembagian dana tersebut nantinya tidak akan dilakukan secara merata.

Baca juga: Prabowo setuju langkah Menkeu tarik dana mengendap Rp200 triliun di BI

"Enggak, ada proporsinya (dana) beda-beda," kata dia usai menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.

Sebagai informasi, saat ini bank yang tergabung dalam Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI dan Bank Syariah Nasional (BSN) yang merupakan spin-off BTN Syariah.

Ia menambahkan proses pencairan dilakukan segera setelah penandatanganan yang akan dilakukan malam ini.

"Harusnya (pencairan) cepat, malam ini saya tanda tangan. Besok udah masuk ke bank-bank itu," ujarnya.

Baca juga: Menkeu Purbaya: Tak perlu pungutan pajak baru

Dana segar ini ditujukan untuk memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.

Purbaya menegaskan dana tersebut tidak boleh dipakai untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Kita udah bicara dengan pihak bank, janganlah beli SRBI atau SBN," tegasnya.

Baca juga: Risiko inovasi teknologi perbankan diwaspadai

Dengan tambahan likuiditas tersebut, lanjut dia, bank bakal terdorong menyalurkan kredit agar tidak menanggung kerugian akibat biaya dana yang mengendap.

"Kalau ditaruh di brangkas, rugi dia (bank). Misalnya enggak bisa diberi lagi ya, rugi dia kan. Dia akan terpaksa menyalurkan dalam bentuk kredit. Jadi yang kita beri bahan bakar supaya market mechanism berjalan," jelasnya.

Selain itu, menurutnya, langkah ini menjadi strategi pemerintah mempercepat perputaran ekonomi di tengah kondisi likuiditas sistem keuangan yang relatif ketat.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani laporkan realisasi penyaluran Dana Desa capai Rp40,34 triliun

Dana Rp200 triliun tersebut akan diambil dari simpanan pemerintah di BI yang saat ini mencapai Rp440 triliun.

"Karena uang saya sekarang di BI ada Rp440 triliun. Saya kurangin separuh. Itu saja. Tapi nanti kalau kurang kita bisa tambah lagi, karena uang kita tambah terus kan," ujarnya.

Baca juga: Putra Kalteng Mukhtarudin dilantik Prabowo Jadi Menteri P2MI/Kepala BP2MI


Pewarta :
Uploader : Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.