Pemprov Kalteng tegaskan perlu evaluasi kebijakan pusat terkait transfer ke daerah

id pemprov kalteng, transfer daerah, dana bagi hasil, dbh, keadilan fiskal, kalimantan tengah

Pemprov Kalteng tegaskan perlu evaluasi kebijakan pusat terkait transfer ke daerah

Wagub Kalteng Edy Pratowo. (ANTARA/HO-Pemprov Kalteng)

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait transfer dana daerah untuk mewujudkan keadilan fiskal yang merata di seluruh Indonesia.

“Pemerintah daerah memahami tantangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Evaluasi terhadap mekanisme transfer dana daerah dan Dana Bagi Hasil diperlukan agar lebih mencerminkan prinsip keadilan fiskal di seluruh wilayah,” kata Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo.

Wakil Gubernur Edy Pratowo turut menghadiri rapat koordinasi bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan tren penurunan transfer dana dari pemerintah pusat juga dirasakan oleh berbagai provinsi termasuk di wilayah Kalimantan.

Berdasarkan data, Kalimantan Tengah mengalami penurunan sekitar 45 persen, Kalimantan Selatan sebesar 46 persen, dan Kalimantan Timur mencapai 73 persen.

Baca juga: Temui Sergei Toichenov, Gubernur sebut Kalteng dan Rusia miliki ikatan sejarah

Menurutnya penurunan ini tidak hanya terjadi di Kalimantan, tapi juga di sejumlah daerah lain di Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi menunda pelaksanaan berbagai program pembangunan.

"Namun demikian, kami memahami kebijakan fiskal nasional memerlukan ruang penyesuaian dan akan terus dievaluasi bersama,” jelasnya.

Pihaknya juga menilai adanya ketimpangan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi ekonomi setiap daerah.

Edy memberikan contoh, Kalimantan Timur merupakan daerah penghasil sumber daya alam, namun hanya memperoleh DBH sekitar Rp10 miliar, jumlah yang bahkan lebih kecil dibandingkan beberapa provinsi non-penghasil.

"Kami tidak bermaksud menyalahkan pihak mana pun, tetapi mengajak semua pihak meninjau kembali aspek keadilan fiskal. Pembangunan nasional hanya akan berjalan seimbang apabila setiap daerah memperoleh ruang fiskal yang proporsional sesuai kontribusinya,” tambahnya.

Baca juga: Kalimantan Tengah akselerasi pembangunan pendidikan dengan digitalisasi

Baca juga: Komisi III DPRD Kotim apresiasi kesuksesan Gubernur Cup Zona Barat

Baca juga: Kobar United raih juara Gubernur Cup Zona Barat 2025


Pewarta :
Uploader : Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.