Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Hero Harapanno Mandouw, meminta pemerintah provinsi lebih serius dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan, sebab Ia menilai upaya yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil signifikan.
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah sejak 2021 hingga 2025 masih berkisar di angka 5 persen lebih," kata Hero Harapanno di Palangka Raya, Kamis.
Dia menilai, kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah agar lebih fokus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng itu juga menyoroti adanya kesenjangan antara capaian dan target yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2026. Di mana dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,31 hingga 4,89 persen.
Ia pun menilai target itu cukup ambisius, mengingat dalam beberapa tahun terakhir angka kemiskinan relatif stagnan di kisaran 5 persen. Untuk mencapai angka 4 persen, diperlukan langkah nyata dan kebijakan yang lebih efektif.
"Kami melihat komitmen pemerintah sudah baik dan sejalan dengan arah percepatan pembangunan daerah. Hanya saja, pelaksanaannya harus lebih serius agar target ini bisa benar-benar tercapai," ujarnya.
Hero menambahkan, program pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya bersifat bantuan sosial semata. Pemerintah perlu memperkuat sektor produktif yang dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain itu, peningkatan keterampilan tenaga kerja juga dinilai penting agar masyarakat memiliki daya saing di sektor ekonomi yang terus berkembang. Pemerataan pembangunan antarwilayah pun harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
"Kalau hanya fokus di kota besar, masyarakat pedesaan akan tertinggal. Padahal, potensi ekonomi di desa sangat besar bila dikelola dengan baik," kata dia.
Baca juga: DPRD minta Pemprov Kalteng negosiasi agar pemerintah pusat tidak turunkan TKD
Legislator Kalteng ini pun mendorong setiap program penanggulangan kemiskinan disertai dengan evaluasi berkala. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan efektivitas program serta mengidentifikasi hambatan di lapangan.
"Tinggal langkah konkret pemerintah provinsi saja yang perlu diperkuat untuk merealisasikan target pengentasan kemiskinan sebesar 4,31 sampai 4,89 persen," demikian Hero.
Baca juga: Legislator Kalteng: Target pembangunan 2026 bergantung pada konsistensi kebijakan fiskal
Baca juga: Pembahasan RAPBD 2026 difokuskan pada penanganan efisiensi dan prioritas daerah
Baca juga: Dekopinwil Kalteng: Peningkatan anggaran Dinas Koperasi merupakan keharusan
Baca juga: Legislator dorong evaluasi pembangunan infrastruktur di Murung Raya
