Pulang Pisau (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Tony Harisinta mengakui kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi 'masa kritis' akibat adanya penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp240 hingga Rp246 miliar.
"Tahun 2026 kita tetap menjalankan pemerintahan seperti biasa, namanya roda pemerintahan tetap berputar dan kita tetap berjalan sama seperti daerah-daerah lain," kata Tony Harisinta di Pulang Pisau, Senin.
Ia menjelaskan dampak dari pengurangan dana tersebut sangat terasa pada kegiatan pembangunan infrastruktur di daerah. Namun, dari program dan kegiatan pemerintah pusat melalui mekanisme sebagai penerima manfaat bisa membantu daerah dalam melanjutkan beberapa program.
"Kalau berkurang Rp240 miliar, otomatis kegiatan infrastruktur mungkin tidak bisa dijalankan lagi," jelasnya.
Baca juga: Kolaborasi Karang Taruna, TBBR dan Fordayak meriahkan Hari Sumpah Pemuda
Tony Harisinta menegaskan, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama meskipun terjadi pemangkasan anggaran. Ia mencontohkan program BPJS tetap dijalankan karena menyangkut kebutuhan masyarakat secara langsung.
"Kesehatan dan pendidikan tetap berjalan karena itu kebutuhan vital masyarakat, jadi kita manfaatkan anggaran yang ada dengan seoptimal mungkin," katanya.
Dirinya mengatakan untuk efisiensi anggaran, pemerintah daerah memangkas berbagai kegiatan yang tidak prioritas seperti perjalanan dinas, rapat yang tidak penting, serta bimbingan teknis yang tidak mendesak. Langkah tersebut diyakini dapat menekan pengeluaran dan memastikan anggaran tetap fokus pada hal penting.
Tony Harisinta menyebut Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sementara masih dipertahankan, namun dengan catatan bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Jika kondisi belum membaik hingga 2026, maka penyesuaian atau pengurangan kemungkinan besar dilakukan.
"TPP sifatnya tidak wajib, tergantung kemampuan daerah, apabila 2026 keuangan belum membaik, bisa jadi ada pengurangan," demikian Tony Harisinta.
Baca juga: Pemkab Pulang Pisau setujui dua Raperda Inisiatif DPRD
Baca juga: Perwakilan Pulang Pisau diharap mampu menjadi pelopor Kebhinekaan
Baca juga: Lindungi para pekerja, Pemkab Pulpis minta pengawas perketat penerapan K3
