Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Tantawi Jauhari menilai kunci utama menghapus stigma negatif terhadap Kampung Puntun bukan hanya dengan memperindah kawasan, melainkan melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Permasalahan utama di sana bukan hanya citra, tapi bagaimana masyarakat bisa hidup layak dan mandiri,” katanya di Palangka Raya, Kamis.
Menurutnya, selama masyarakat masih menghadapi keterbatasan ekonomi dan kesempatan kerja yang minim, maka upaya pemerintah untuk mengubah citra Puntun tidak akan maksimal.
Tantawi menegaskan, pembangunan berbasis manusia harus menjadi prioritas dalam setiap program pemerintah kota, terutama bagi wilayah yang selama ini mendapat label negatif.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, jika pemerintah serius mengembangkan Kampung Puntun sebagai kampung wisata, maka pengelolaan potensi lokal harus melibatkan masyarakat secara aktif.
“Wisata berbasis komunitas bisa menjadi jalan keluar. Masyarakat Puntun banyak yang kreatif, hanya saja belum mendapat akses dan pelatihan yang memadai,” ucapnya.
Baca juga: DPRD Palangka Raya dorong kolaborasi warga dan pemerintah wujudkan kota bersih
Tantawi juga menyoroti perlunya sinergi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan lembaga sosial agar transformasi Puntun berjalan menyeluruh.
Dia mencontohkan seperti melakukan pembinaan keterampilan, pendampingan usaha kecil, hingga promosi produk lokal.
Lebih lanjut, Tantawi menilai penting adanya peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan di kawasan tersebut, sebab dua hal ini menjadi dasar untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi muda Puntun.
“Kalau pendidikan dan kesehatannya baik, masyarakat tidak akan mudah tergoda dengan aktivitas ilegal. Mereka akan punya harapan dan arah hidup yang lebih jelas,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta agar program pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya perbaikan akses jalan, penerangan, serta fasilitas pendukung wisata lokal.
Ia menambahkan, keberhasilan menghapus stigma negatif bukan diukur dari perubahan tampilan lingkungan semata, tetapi dari meningkatnya kesejahteraan dan semangat masyarakat dalam membangun wilayahnya sendiri.
“Saat masyarakat bangkit, stigma akan hilang dengan sendirinya,” demikian Tantawi.
Baca juga: DPRD minta Pemkot Palangka Raya awasi pergerakan harga bahan pokok
Baca juga: DPRD Palangka Raya dorong digitalisasi dan promosi nasional produk UMKM lokal
Baca juga: DPRD Palangka Raya dukung penguatan kapasitas Koperasi Merah Putih
