Sampit (ANTARA) - Pemerintah pusat menindaklanjuti sejumlah usulan infrastruktur yang disampaikan Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dengan mengirim tim untuk melakukan pendataan di lapangan.
"Kami berterima kasih karena langsung ditindaklanjuti. Ini juga berkat dukungan anggota DPR RI Muhammad Syauqie yang langsung menindaklanjuti ke kementerian terkait ketika kami bertandang menyampaikan usulan tersebut," kata Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Dadang Siswanto di Sampit, Jumat.
Dadang menjelaskan, Kamis (20/11) pihaknya mendampingi tim dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Tim turun meninjau sejumlah lokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Komisi III DPRD Kotawaringin Timur saat DPR RI menemui anggota Komisi V Muhammad Syauqie untuk menyampaikan sejumlah aspirasi, Jumat (7/11/2025) lalu.
Saat itu beberapa aspirasi disampaikan, di antaranya usulan pengadaan feri penyeberangan Sampit-Seranau yang lebih representatif. Disampaikan pula usulan penyelesaian jalan di kawasan seberang yang membentang dari Kecamatan Cempaga hingga batas Kabupaten Katingan agar perekonomian masyarakat di wilayah itu semakin maju.
Selain itu, ada usulan untuk rambu, marka jalan serta fasilitas pendukung lainnya, terlebih di kawasan pendidikan di sepanjang jalan nasional karena kondisi saat ini sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas yang membahayakan keselamatan.
Usulan juga disampaikan terkait janji pemerintah pusat mengembangkan Bandara Haji Asan Sampit. Pemerintah daerah menagih janji tersebut, seperti yang sudah disampaikan saat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang langsung dipimpin Bupati Halikinnor beserta DPRD menyampaikan usulan tersebut ke Kementerian Perhubungan.
Baca juga: Wim kembali jadi Staf Ahli Bupati, Rihel jabat Plt Kadisbudpar Kotim
Usulan lainnya yaitu pembuatan drainase yang representatif di Jalan Jenderal Sudirman. Tujuannya agar ruas jalan yang berstatus jalan nasional itu tidak lagi banjir ketika musim hujan.
Dalam kunjungan itu, Komisi III juga menyerahkan proposal pembangunan RS Parenggean untuk tipe D yang membutuhkan anggaran kurang lebih Rp50 miliar. Terkait usulan-usulan itu, Muhammad Syauqie langsung meneruskan kepada salah satu anggota Fraksi PAN yang ada di Komisi yang membidangi kesehatan untuk diperjuangkan.
Hasilnya, kini pemerintah pusat mengirim tim untuk menindaklanjuti usulan-usulan tersebut. DPRD Kotim sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat dan berharap usulan-usulan yang disampaikan bisa segera terwujud.
Dadang bersama anggota Komisi III yaitu Marudin, Sihol Parningotan Lumban Gaol, Riskon Pabiansyah bersama perwakilan dari instansi teknis lainnya turut mendampingi tim dari BPTD dan BPJN melakukan tinjauan lapangan.
Dadang menyampaikan terima kasih kepada anggota DPR RI Muhammad Syauqie atas respons cepat menyampaikan ini kepada kementerian terkait, sehingga pemerintah pusat melalui BPTD dan BPJN langsung mengirim tim ke lapangan.
Dia meminta instansi teknis, khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga untuk menindaklanjuti masalah ini secara teknis untuk menunjang program tersebut sebagai bahan pembahasan pada 2026 nanti.
"Sehingga harapan kita ini dalam waktu singkat bisa segera dilengkapi dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk kepada Bapak Muhammad Syauqie sehingga program-program ini bisa terus kita kawal hingga terwujud," demikian Dadang Siswanto.
Baca juga: Pemkab Kotim dorong inovasi guru demi cetak generasi cerdas berkarakter
Baca juga: Kades dan ASN Kotim positif narkoba kini dalam pengawasan BNNK
Baca juga: DPRD Kotim kecewa temukan tiga kades dan dua ASN terindikasi positif narkoba
