Kuala Kurun (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menekankan perbaikan infrastruktur dan peningkatan fasilitas pelayanan publik harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026.
Juru bicara Badan Anggaran DPRD Gumas Herbert Y Asin saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Senin, mengatakan catatan strategis tersebut merupakan satu dari sekian rekomendasi kepada pemerintah kabupaten untuk ditindaklanjuti di 2026.
“DPRD Gumas meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk tetap memprioritaskan pekerjaan yang bersifat mendesak dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat, khususnya perbaikan infrastruktur kritis,” ungkapnya.
Infrastruktur kritis yang dimaksud di sini seperti jembatan putus, tambal sulam jalan kota, tambal sulam jalan di wilayah Kecamatan Kurun yakni dari Kelurahan Kuala Kurun menuju Desa Pilang Munduk, serta mengintensifkan penggunaan alat berat pemerintah daerah untuk perbaikan jalan-jalan utama.
Untuk sektor pendidikan, ruang kelas yang mengalami kerusakan berat dan membahayakan keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama dalam APBD Gumas 2026.
Selain itu, keluhan dari pelayanan rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), salah satunya kekurangan atau keterlambatan distribusi obat, harus ditangani secara serius.
Baca juga: DPRD Gunung Mas berharap kontingen FTIK tampilkan kemampuan terbaik
Wakil rakyat dari daerah pemilihan I, yang meliputi Kecamatan Sepang, Mihing Raya, dan Kurun ini menegaskan, ketersediaan obat tidak boleh kosong karena berpengaruh langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
DPRD Gumas juga mendukung percepatan peningkatan status puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), termasuk percepatan pembinaan teknis dan administrasi, agar target peningkatan mutu layanan dapat segera tercapai.
“Untuk kasus kesehatan tertentu yang tidak ditanggung BPJS perlu disiapkan skema pendanaan dari pemerintah daerah, agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang memadai,” kata Herbert.
Sementara itu, Bupati Gumas Jaya S Monong mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar terus meningkatkan kinerjanya, dengan melakukan penajaman prioritas dan benar-benar mengawasi jalannya kegiatan.
Dengan demikian, dana yang terbatas pada tahun anggaran 2026 bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan optimal, untuk kepentingan masyarakat.
“Setiap rupiah uang rakyat wajib untuk kita pertanggungjawabkan penggunaannya,” demikian Jaya.
Baca juga: Banggar dan TAPD Gumas sepakati besaran pengurangan TPP ASN
Baca juga: Pemkab Gunung Mas komitmen dorong kemandirian ekonomi pemuda
Baca juga: Pemkab Gumas salurkan belasan ribu benih ikan
