Sampit, Kalteng, 23/1 (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mengharapkan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) daerah itu untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian.
"HKTI merupakan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai fungsi sangat strategis dalam mengorganisir komponen masyarakat, untuk itu kami berharap HKTI dapat sinergi bermitra dengan pemerintah daerah," kata Bupati Kotim Supian Hadi di Sampit, Rabu.
Dengan adanya kerja sama yang baik antara HKTI dan pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan masyarakat agribisnis yang tangguh, efisien dan modern.
HKTI Kabupaten Kotim juga harus mendukung program pemerintah daerah dalam mensukseskan swasembada beras.
Peran HKTI dalam pembangunan, terutama di sektor pertanian sangat dibutuhkan, untuk itu sebagai organisasi kemasyarakatan HKTI diharapkan betul-betul profesional dan mandiri, mampu menjadi lembaga yang sesungguhnya memiliki peran nyata bagi petani atau pelaku agribisnis lainnya.
"Kami ingin HKTI nantinya mampu mendorong petani maupun pelaku agribisnis serta dapat memecahkan persoalan yang dihadapi, baik secara individual, kelompok maupun bersama-sama melalui gerakan organisasi secara terstruktur," katanya.
Pemerintah daerah saat ini sedang kesulitan melakukan perluasan pertanian akibat terbentur dengan aturan perundang-undangan berlaku. Dimana setiap lahan yang akan dijadikan perluasan lahan pertanian masuk dalam kawasan Hutan Produksi (HP).
"Rencana perluasan pertanian di Kabupaten sering gagal karena lahannya dianggap masuk dalam kawasan HP, kita ingin HKTI dapat membantu memperjuangkan ke pemerintah pusat agar kawasan tersebut dapat digunakan sebagai lahan perluasan pertanian," ungkapnya.
Sementara Ketua HKTI provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Artaban menyatakan kesiapannya menjalankan kerja sama dan menjadi mitra kerja pemerintah daerah serta mendukung penuh program pemerintah daerah, terutama dalam mensukseskan swasembada beras.
Perkembangan pertanian di Kalteng, terutama di Kabupaten Kotim selama ini cukup baik dan membanggakan, namun perlu lebih ditingkatkan lagi agar kesejahteraan petani dapat membaik.
"Sebagai mitra pemerintah harus bekerja sama yang baik, karena posisi HKTI adalah pembela petani, jadi program-program pemerintah ke depannya khusus di bidang pertanian harus berpihak kepada masyarakat petani," ungkapnya.
Untuk saat ini yang paling diperlukan oleh petani adalah dalam bidang permodalan dan infrastruktur yang harus mendapat dukungan secara positif dari pemerintah daerah.
Sedangkan terkait harapan pemerintah daerah agar HKTI dapat membantu dalam memperjuangkan pelepasan kawasan untuk perluasan lahan pertanian, dengan tegas Artaban menolaknya.
"Bukannya kami tidak mau terlibat dalam pelepasan kawasan tersebut, namun semua itu merupakan hal teknis dan sudah menjadikan kewajiban pemerintah daerah tidak ada sangkut pautnya dengan keberadaan organisasi HKTI," terangnya.
Program HKTI sudah jelas yakni, bergerak di bidang advokasi melakukan pembelaan terhadap masyarakat petani. Pembelaan dalam arti kata, bahwa setiap program pertanian pemerintah harus berpihak kepada petani, itu yang akan diperjuangkan oleh HKTI nantinya.
(T.KR-UTG/B/N005/N005)
