PM Lebanon Mikati mundur

Beirut (ANTARA News) - Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati Jumat mengumumkan pengunduran diri pemerintah, menyebutkan adanya perbedaan mengenai beberapa masalah, dan menyerukan pembentukan pemerintah persatuan nasional.

"Saya mengumumkan pengunduran diri pemerintah, dan berharap bahwa ini akan membuka jalan bagi blok-blok politik utama untuk mengambil tanggung jawab dan bersama-sama membawa Lebanon keluar dari keadaan yang tidak jelas," kata Mikati.

Pengunduran dirinya terjadi saat Lebanon di bawah tekanan konflik yang melanda tetangga Suriah, yang telah memperburuk ketegangan penduduk di Lebanon yang menganut multiagama.

Kekerasan antara penentang Presiden Suriah Bashar al-Assad dan rezim telah tumpah ke Lebanon, dan Damaskus telah memperingatkan Beirut terhadap kemungkinkan mengalirnya senjata melintasi perbatasan.

Keputusan Mikati, yang secara otomatis membubarkan pemerintah, muncul setelah terjadi ketidaksepakatan mengenai dua masalah internal, pembentukan satu badan pengawasan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan seorang kepala keamanan.

Pemerintah telah bertahan untuk menyepakati keanggotaan komisi karena khawatir itu akan memastikan bahwa pemilihan umum yang dijadwalkan Juni diadakan didasarkan pada hukum pemilu yang telah berumur puluhan tahun.

Mikati, bersama dengan pemimpin masyarakat Druze Lebanon, Walid Jumblatt, mengatakan mendukung hukum yang ada.

Ini memberinya komunitas Sunni dan kekuatan yang tidak proporsional Druze di parlemen, tetapi ditentang oleh orang-orang Kristen Lebanon, yang mengatakan gagal untuk memberi bobot badan perwakilan mereka.

Upaya awal tahun ini untuk menyetujui undang-undang pemilihan umum gagal, dan baik Mikati maupun Presiden Michel Sleiman telah menyerukan persiapan pemilu untuk bergerak maju sehingga pemungutan suara dapat diselenggarakan tepat waktu.

Pengunduran diri perdana menteri juga datang dari latar belakang perdebatan tawaran memperpanjang masa jabatan kepala Pasukan Keamanan internal Lebanon, dari Sunni, Jenderal Ashraf Rifi.

Sebagian besar pemerintah, termasuk gerakan Hizbullah dan sekutu Kristen mereka, menentang memperpanjang masa jabatan Rifi, dan para pengulas menyarankan Mikati agar mengundurkan diri atas masalah itu. (AK)