Muhamadiyah Minta Parpol Jangan Hanya Kejar Kekuasaan

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan elite partai politik agar jangan hanya berorientasi mengejar kekuasaan, tetapi juga mengabdi kepada rakyat.

"Pimpinan partai politik jangan hanya berlomba-lomba berebut kekuasaan atau berusaha melanggengkan kekuasaan," kata Din Syamsuddin ketika menerima kunjungan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa.

Menurut Din, partai politik harus lebih terbuka dan berada di tengah rakyat untuk menyerap dan membantu mengatasi persoalan rakyat.

Banyak persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dan persoalan-persoalan tersebut banyak yang tidak selesai sehingga menjadi kompleks.

"Dalam mengatasi persoalan bangsa, tidak bisa dilakukan secara sendiri oleh partai politik atau oleh ormas," katanya.

Din Syamsuddin sepakat jika partai politik dan ormas melakukan dialog mengurai persoalan bangsa dan mencari solusi bersama.

Dialog antara partai politik dan ormas, kata dia, tidak bisa dilakukan sekali-sekali saja, tetapi harus dilakukan secara intensif.

"Partai poplitik jangan hanya mengajak ormas berdialog saat menjelang pemilu saja, tetapi setiap saat," katanya.

Din menjelaskan bahwa persoalan krusial yang dihadapi bangsa Indonesia adalah Indonesia kaya sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), tetapi tidak dikelola dengan baik sehingga Indonesia yang bisa jadi negara maju tetapi daya saingnya rendah dan masih banyak rakyat Indonesia yang hidup miskin.

Pada kesempatan tersebut, Din Syamsuddin meminta agar Partai Golkar melaui fraksinya di DPR RI mengusulkan revisi sejumlah undang-undang yang jelas-jelas tidak prorakyat.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengakui banyak persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dan cukup kompleks.

Guna mengatasi persoalan-persoalan bangsa secara komprehensif, menurut dia, Partai Golkar menetapkan cetak biru Visi Indonesia 2045.

Dalam Visi Indonesia 2045 memuat konsep pembangunan berbasis kesejahteraan rakyat yang dibagi dalam tiga tahap, mulai 2015 hingga 2045.

Konsep Visi Indonesia 2045 masih dalam tahap finalisasi sehingga masih ada perbaikan-perbaikan, katanya.
(R024/D007)