Walhi Kalteng Bantah Jadi Pendukung Gita Wirjawan

Sampit, Kalteng, 13/12 (Antara) - Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah membantah menjadi bagian pendukung Gita Wirjawan yang kabarnya akan menjadi calon presiden pada pemilu 2014 mendatang.

Sebagai organisasi lingkungan tertua dan terbesar di Indonesia, Walhi adalah organisasi independen dan nonpartisan yang tidak pernah terlibat dalam politik parktis, apalagi menjadi pendukung dan bagian dar relawan Gita Wirjawan untuk kepentingan politik tahun 2014 mendatang, tegas Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Arie Rompas dihubungi dari Sampit, Jumat.

Penegasan itu disampaikan aktivis yang akrab disapa Rio itu menanggapi beredarnya berita di media massa tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh GITA Indonesia yang dinilai merupakan relawan Gita Wirjawan di Palangka Raya belum lama ini.

Dalam kegiatan itu, Walhi Kalteng diundang sebagai narasumber dan tidak ada kaitannya dengan dukungan terhadap agenda politik Gita Wirjawan atau pihak lainnya dalam dunia politik praktis.

"Ada yang menyebut nama Walhi Kalteng tanpa penjelasan posisi kami dalam kegiatan tersebut sehinga seolah-olah Walhi Kalteng adalah bagian dari relawan Gita Wirjawan. Perlu diklarifikasi dan diluruskan untuk menghindari perspektif negatif terhadap Walhi," tambahnya.

Untuk meluruskan dan mengklarifikasi hal tersebut, Walhi Kalteng menegaskan bahwa hanya menjadi pembicara dalam kegiatan seminar yang dihadiri oleh staf pengorganisasian dan penguatan komunitas Tri Kusumatamaja tersebut, bukan menjadi bagian dari pendukung Gita Wirawan.

"Terkait dengan figur Gita Wirjawan, kami masih menyangsikan soal integritas dan keberpihakannya terhadap kepentingan rakyat dan lingkungan. Hal ini bisa di lihat dari peran Gita Wirawan yang memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan WTO (World Trade Organizatioan) di Bali," tegas Arie.

Pertemuan WTO tersebut, sambungnya, berujung pada disetujuinya Paket Bali yang akan berdampak pada sistem pertanian yang mengabdi pada pasar global tanpa melindungi kedaulautan dan hak-hak petani.

Secara lebih luas, keputusan itu akan mempercepat pengerukan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan akibat dari komodifikasi sumber daya alam untuk kepentingan pasar global.



(T.KR-NJI/B/E001/E001)