Kondisi Geografis Dan Anggaran Jadi Kendala Monitoring Desa Di Seruyan

Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - Program monitoring kegiatan desa di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah belum dapat dilakukan secara maksimal akibat terkendala minimnya anggaran.

"Anggaran untuk melakukan monitoring desa memang masih sangat terbatas," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMDes) Seruyan Agus Suharto di Kuala Pembuang, Kamis.

Mantan Asisten I Sekretariat Daerah Seruyan ini mengatakan, saat ini Seruyan memiliki 97 desa yang tersebar di sepuluh kecamatan, namun dengan biaya operasional yang sangat terbatas, BPMDes hanya dapat melakukan monitoring atau pembinaan terhadap tiga sampai empat desa di setiap kecamatan.

"Idealnya monitoring itu dilakukan di seluruh desa sehingga selanjutnya kita bisa melakukan evaluasi terhadap kegiatan desa," katanya.

Ia menambahkan, selain masalah anggaran, monitoring desa juga terkendala oleh kondisi geografis yang membuat tidak semua desa di Seruyan dapat dijangkau dengan mudah.

"Hal ini sudah pernah disampaikan pada pemerintah pusat, bahwa kondisi Kalteng khususnya Seruyan sangat jauh berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa," katanya.

Kalau di daerah Jawa, dalam satu hari petugas pemerintah dapat melakukan pembinaan di beberapa desa, namun tidak dengan di Seruyan. Diperlukan waktu berhari-hari hanya untuk mengunjungi satu desa, terutama desa-desa yang berada di wilayah hulu Seruyan dekat dengan Provinsi Kalimantan Barat.

"Kondisi ini membuat kita tidak maksimal dalam melakukan pembinaan ke semua desa khususnya yang sangat jauh dijangkau, dan kondisi geografis ini juga berdampak pada besarnya anggaran untuk kegiatan monitoring," katanya.

Untuk memaksimalkan kegiatan monitoring, maka anggaran monitoring harus ditingkatkan baik melalui anggaran daerah maupun dari pemerintah pusat.

"Ke depan kita berharap ada peningkatan anggaran untuk monitoring sehingga kita bisa memantau pembangunan desa agar berjalan dengan baik," katanya.