Patroli Terpadu Karlahut Daops Muara Teweh Berakhir

Muara Teweh (Antara Kalteng) - Delapan pos dan patroli terpadu pengendalaian kebakaran lahan dan hutan di empat kabupaten wilayah kerja Manggala Agni Daerah Operasi IV Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah berakhir.

"Hari ini tugas tim patroli terpadu pencegahan kebakaran lahan dan hutan dengan personil dari Manggala Agni, TNI, Polri, masyarakat, LSM dan instansi terkait masing-masing kabupaten sejak September hingga berakhir 30 Nopember 2016, setelah kondisi cuaca telah memasuki musim hujan," kata Kepala Manggala Agni Daerah Operasi IV Muara Teweh Aswaludin di Muara Teweh, Rabu.

Delapan posko itu antara lain di Kabupaten Barito Selatan meliputi Desa Pararapak Kecamatan Dusun Selatan, Bangkuang Kecamatan Karau Kuala dan Ruhing Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai, kemudian di Barito Timur ada di Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau.

Selain itu di Kabupaten Barito Utara di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang dan Pendreh Kecamatan Teweh Tengah untuk Kabupaten Murung Raya di Desa Bahitom Kecamatan Murung dan Muara Laung Kecamatan Laung Tuhup.

"Target capaian kerja fase ini adalah pada sosialisasi pencegahan, inventarisir permasalahan terkait Karlahut baik di tingkat desa, inventarisir alternatif pemberdayaan masyarakat dalam penuuhan tentang pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)," katanya

Di samping itu, kata dia, menjaga irama kerja bersama para pihak (TNI/Polri) dengan menjaga sinergi bersama masyarakat dalam pembentukan satuan tugas desa (Satgas Desa).

Para personil tim terpadu juga melaksanakan tugasnya diantaranya melakukan pengendalian dan pemadaman kebakaran lahan dan hutan serta mengecek titik api (hotspot) di masing-masing kabupaten tersebut.

"Dalam patroli terpadu ini tim mencari dan masukan dari mayarakat yang berada di wilayah posko karlahut," kata dia.

Aswaludin menjelaskan dalam sosialisasi dan penyuluhan PLTB itu diketahui kendala yang dialami masyarakat yakni tidak ada biaya untuk melaksanakan PLTB karena biayanya besar, bila tidak dibakar maka tanah untuk perkebunan tidak subur.

Masyarakat meminta supaya pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil, karena sebagian masyarakat bergantung pada hasil perkebunan atau pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga, disamping itu pengadaan pupuk gratis pada masyarakat untuk menyuburkan tanah.

"Warga juga meminta solusi yang lebih baik dari pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang membyka lahan tapi tidak boleh dibakar, sedangkan lahan itu bakal jadi perkebunan untuk mata pencaharian masyarakat guna menghidupi kebutuhan keluarganya," jelas Aswaludin.