Palangka Raya (Antara Kalteng) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia Kalimantan Tengah, Frans Martinus ungkap berbagai permasalahan dihadapi pihaknya ikut berkontribusi membantu merealisasikan program satu juta rumah bersubsidi yang dicanangkan Pemerintah Pusat.
Belum tuntasnya tata ruang wilayah provinsi ini membuat pengembang tidak bisa leluasa dan berinovasi ketika tanah yang akan dibangun rumah ternyata masuk dalam kawasan hutan produksi dikonversi, kata Frans di sela-sela mengikuti Diseminasi Bank Indonesia Perwakilan Kalteng di Palangka Raya, Kamis.
"Artinya, para pengembang harus benar-benar jeli melihat tanah yang telah dibebaskan apakah bisa dibangun perumahan atau tidak. Jadi koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus kuat dan sangat penting," tambahnya.
Permasalahan maraknya isu perpindahan ibukota Pemerintahan Negara Indonesia ke Kota Palangka Raya, juga memberikan dampak pada semakin mahalnya harga tanah. Ketersediaan listrik pun menjadi masalah dalam membangun rumah bersubsidi di Kalteng.
Frans mengatakan beberapa Kabupaten, khususnya Kotawaringin Barat dan Lamandau serta Sukamara sangat sulit mendapatkan aliran listrik karena kemampuan daya. Hanya, PT PLN berkomitmen di tahun 2018 kesulitan mendapatkan aliran listrik untuk perumahan akan dituntaskan.
"REI Kalteng tetap mengapresiasi kinerja PLN. Sebab, dukungan PLN terhadap pengembang perumahan konkrit dan nyata, sekalipun belum 100 persen seperti yang diharapkan," ucapnya.
Masalah lain yang dihadapi pihak pengembang dalam membangun rumah bersubsidi adalah terkait regulasi, khususnya perizinan. Untuk itu, Pemerintah se-Kalteng diharapkan dapat lebih arif dan bijaksana dalam melihat kondisi di lapangan.
Dia mengatakan pengembang tidak hanya sekedar mencari keuntungan, namun juga aspek sosial yang tetap harus diperhatikan. Pengembang kan tidak hanya membangun rumah, tapi juga menyediakan jalan, air bersih, listrik dan lainnya.
"Jadi, ketika regulasi dapat dipermudah, maka akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pengembang berkontribusi menyediakan rumah bersubsidi bagi masyarakat. Ini beberapa permasalahan yang perlu dipahami semua pihak dalam mewujudkan program sejuta rumah," demikian Frans.
