Sampit (Antaranews Kalteng) - Keputusan pemerintah mengimpor 500.000 ton beras dari Vietnam dan Thailand, terus mendapat penolakan dari banyak pihak, termasuk Pamuda Tani Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
"Kami sangat tidak setuju karena itu sama saja pemerintah mematikan peluang para petani memproduksi dan memasarkan beras lokal. Nanti yang menjadi korban adalah kami para petani karena keadaan seperti ini memicu akan ada permainan para tengkulak," kata Ketua Pemuda Tani Kotawaringin Timur, Abdur Rasid di Sampit, Senin.
Keputusan pemerintah mengimpor beras dinilai bertolak belakang dengan gencarnya pemerintah menggelorakan semangat petani meningkatkan produksi beras. Ketika seluruh petani di Indonesia bersemangat meningkatkan produksi, kini justru pemerintah sendiri yang melukai perasaan petani dengan kebijakannya mengimpor beras.
Menurut Rasid, apapun alasannya, keberadaan 500.000 ton beras impor itu nantinya akan berimbas pada harga beras di pasaran. Dampak akhirnya dirasakan petani karena permintaan beras kepada petani berkurang, sementara panen melimpah sehingga harga akan anjlok.
Jika alasan impor beras adalah adanya daerah yang kekurangan beras, pemerintah seharusnya mencari solusi lain, bukan mengimpor beras. Yakni dengan mengatur pola distribusi pasokan dan intervensi dengan mengarahkan daerah yang surplus beras memasok ke daerah yang masih kekurangan beras.
Rasid mencontohkan, Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak memerlukan beras impor karena dua tahun terakhir sudah surplus. Petani justru kebingungan memasarkan beras lokal yang kini panennya melimpah, sementara pemasarannya terbatas.
"Pemerintah harus turun tangan mencari solusinya. Kalau tidak mampu membantu meringankan, sekurang-kurangnya pemerintah tidak menambah beban para petani dengan mengimpor beras karena hanya akan menambah beban petani," tandas Rasid.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, optimistis produksi beras pada 2017 lalu tetap mampu mencapai surplus meski jumlahnya menurun dibanding 2016.
"Dari perkiraan kami masih surplus kurang lebih 1.000 ton beras, dengan produksi kurang lebih 55.000 ton beras," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur, I Made Dikantara.
Made mengatakan, pihaknya masih menunggu data angka tetap produksi beras hasil penghitungan oleh Badan Pusat Statistik. Angka itu yang nantinya menjadi patokan dalam pengukuran hasil produksi beras.
Tanam padi pada September 2017 yang dipanen pada Desember 2017 lalu mencapai 1.517 hektare dengan rata-rata produktivitas 4,4 ton per hektare. Dari panen periode ini diperoleh produksi sebanyak 6.674 ton gabah kering giling atau setara 4.218 ton beras.
Berdasarkan perkiraan angka, jika dihitung secara keseluruhan dengan luas tanam lebih dari 25.000 hektare, maka kebutuhan beras tercukupi dan diperkirakan malah terjadi surplus sebanyak 1.147 ton.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menargetkan produksi beras sebanyak 55.000 ton pada 2017. Secara jumlah, target nasional produksi beras Kotawaringin Timur di 2017 meningkat sebesar 4.000 ton beras dibandingkan tahun 2016.
Target nasional produksi beras Kotawaringin Timur pada 2016 sebanyak 48.000 ton dengan luas tanam 23.000 hektare. Dari target yang ditetapkan itu, produksi beras pada 2016 mencapai 51.000 ton, sehingga Kotawaringin Timur mampu surplus beras sebanyak 3.000 ton.
Pemuda Tani Kotim Tolak Impor Beras
Ketua Pemuda Tani Kotim Abdur Rasid bersama Bupati H Supian Hadi memperkenalkan beras lokal siam epang cap Jelawat. (Foto Antara Kalteng/Norjani)
