Sampit (Antaranews Kalteng) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mendorong pemerintah kabupaten setempat menuntaskan pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik karena penting untuk pemilu.
"Pemilu kali ini, pemilih wajib menggunakan KTP elektronik. Makanya kami berharap, sebelum pemilu 2019, seluruh wajib KTP, khususnya yang memenuhi syarat sebagai pemilih, sudah 100 persen memiliki KTP elektronik," kata anggota KPU Kotawaringin Timur, Siti Fathonah di Sampit, Jumat.
Pemilu serentak akan dilaksanakan 17 April 2019. Persiapan harus lebih dimatangkan karena kali ini pemilu legislatif dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan presiden.
Kepemilikan KTP menjadi perhatian KPU karena aturan mewajibkan pemilih memiliki KTP elektronik. Padahal saat ini masih banyak warga wajib KTP yang belum memiliki KTP elektronik.
Pemerintah diminta memprioritaskan penuntasan pembuatan KTP elektronik agar warga tidak kehilangan hak pilih saat pemilu nanti. "Perlu kebijakan terkait solusi agar kendala pembuatan KTP elektronik mudah dan cepat," katanya.
April nanti pemutakhiran data pemilih mulai dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pemerintah kelurahan dan desa diharapkan membantu pemutakhiran data pemilih agar data yang dihasilkan benar-benar valid sehingga tidak ada pemilih yang kehilangan hak pilihnya karena tidak terdata oleh petugas.
Secara khusus, Fathonah meminta aparatur kecamatan, kelurahan dan desa membantu pendataan pemilih di lingkungan perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit.
Selama ini petugas kesulitan karena terbatasnya akses masuk ke areal perkebunan kelapa sawit, padahal jumlah karyawan perkebunan kelapa sawit yang notabene merupakan warga yang memiliki hak pilih.
KPU sangat berkepentingan dengan masalah kepemilikan KTP elektronik karena kaitannya dengan syarat wajib agar bisa memberikan hak pilih. Kaitannya dengan pemilu karena hal ini bisa memengaruhi tingkat partisipasi pemilih.
"Saat pilkada lalu, Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk yang paling rendah partisipasi pemilihnya. Kami berharap pada pemilu serentak 17 April 2019 nanti, partisipasi pemilih bisa lebih tinggi," kata Fathonah.
Saat ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di seluruh kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mulai bekerja menjalankan tahapan yang sudah dijadwalkan. PPK dan PPS dibantu tiga petugas sekretariat yang difasilitasi oleh pemerintah kecamatan, kelurahan atau desa.
Pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa juga diminta membantu menyiapkan ruang sekretariat untuk PPK dan PPS. Pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa juga diharapkan membantu sosialisasi pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
Berita Terkait
Jelang Pilkada 2024, Bawaslu Kotim rekrut 51 panwaslu kecamatan
Sabtu, 27 April 2024 20:57 Wib
Bunda PAUD Kotim resmikan sekolah tiga bahasa di Sampit
Sabtu, 27 April 2024 17:57 Wib
Penuh perjuangan, 'Asan' si orang utan dievakuasi dari kawasan bandara di Sampit
Sabtu, 27 April 2024 5:09 Wib
SMPN 1 Sampit ajarkan siswa respons cepat dan efektif hadapi bencana
Sabtu, 27 April 2024 4:38 Wib
161 calon haji Kotim matangkan persiapan berangkat ke Tanah Suci
Jumat, 26 April 2024 17:27 Wib
BPBD Kotim sebut ancaman gempa jadi perhatian
Jumat, 26 April 2024 15:03 Wib
Empat perwira di Polres Kotim dimutasi
Jumat, 26 April 2024 7:24 Wib
Pengurus PKK di Kotim diingatkan bantu program pemerintah
Jumat, 26 April 2024 7:13 Wib