DPR inventarisasi masalah pelaksanaan Pilkada di Kalteng

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Kalangan Panitia Kerja Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Tengah untuk melihat secara detail sekaligus menginventarisasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam melaksanakan Pilkada di 11 Kabupaten/Kota se-Kalteng.

Inventarisasi ini penting agar Pemerintah Pusat bersama KPU dan Bawaslu pusat dapat mempersiapkan berbagai solusi terhadap permasalahan yang kemungkinan terjadi, kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo, saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah se-Kalteng di Palangka Raya, Rabu.

"Informasi yang kami terima, masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik di Kalteng ini masih relatif banyak, sekitar 10 persen dari jumlah penduduknya. 10 persen tersebut bahkan belum melakukan perekaman e-KTP," beber dia.

Dalam pertemuan tersebut, Anggota Panja Komisi II DPR RI yang turut hadir juga ada mempertanyakan sejauh mana keamanan dan kelancaran Pilkada, netralitas semua pihak yang terkait, data pemilih, perekaman dan pencetakan e-KTP, dukungan anggaran, dukungan Parpol ganda, hak-hak disabilitas dalam Pilkada, dan lainnya.

"Setelah mendengar langsung penjelasan dari berbagai pihak, kami mengapresiasi kesiapan dan keseriusan Provinsi Kalteng dalam melaksanakan serta mensukseskan Pilkada tahun 2018. Tapi, kami ingin permasalahan e-KTP harus dituntaskan 100 persen karena akan dipergunakan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada tahun 2019," kata Fandi.

Panja Komisi II DPR RI yang berkunjung ke Kalteng yakni, Ahmad Riza Patria, Komarudin Watubun, Endro Suswantoro Yahman, KRH Hendry Yosodiningrat, Sirmadji, Tuti N Roosdiono, Capt Anthon Sihombing, Tabrani Maamubn, Daniel Mutaqien Syafiuddin, Suasana Dachi, Amrullah Amri Tuasikal, EE Mangindaan, Libert Kristo Ibo, Siti Sarwindah, Abdul Hakam Naja, Yanuar Prihatin, Chairul Anwar, dan Firmansyah Mardanoes, dan lainnya.

Sementara dari pihak Pemerintah Provinsi Kalteng yang turut hadir dalam pertemuan tersebut yakni, Pelaksana Tugas (plt) Sekda Kalteng, Kepala SOPD di lingkungan Pemprov, Polda, Kejati, Bawaslu, KPU Kalteng, beberapa Pjs Bupati, dan lainnya.

Plt Sekdaprov Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, untuk pelaksanaan Pilkada di daerah ini, kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada telah menandatangani NPHD, sosialisasi kepada masyarakat, penetapan pasangan calon, pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon dan pemutahiran data dan dafar pemilih.

"Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada juga telah membentuk Desk Pilkada, melaksanakan monitoring dan pemantauan kesiapan Pilkada serentak 2018, memantau progres realisasi anggaran NPHD, telah dilaksanakan Apel akbar dan deklarasi Pilkada damai tahun 2018, dan sebagainya," kata Fahrizal.